I Gede Pasek Suardika Sebut Koster Tak Layak Disalahkan soal Antrean BBM di Bali

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Politisi sekaligus advokat asal Bali yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), I Gede Pasek Suardika, menilai Gubernur Bali I Wayan Koster tidak layak menjadi pihak yang disalahkan atas kelangkaan dan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Bali.

Pasek menilai persoalan tersebut harus dilihat dari sisi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan energi. Menurutnya, kebijakan terkait BBM berada di tangan pemerintah pusat, sedangkan gubernur lebih berperan dalam koordinasi dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat maupun pihak terkait.

Pasek mengungkapkan, meskipun dirinya kerap mengkritik kebijakan Koster, ia menilai persoalan kelangkaan BBM kali ini tidak tepat jika seluruh tanggung jawab diarahkan kepada Gubernur Bali tersebut.

“Saya adalah orang yang paling sering kritik Gubernur Bali I Wayan Koster. Bahkan sering sangat keras dan membuat buzzer nya sering harus berpolemik. Dicap lawannya Koster, Anti Koster dll. Padahal daya kritis Saya pada kebijakannya bukan pada pribadi orangnya. Tapi untuk urusan polemik BBM, Saya lihat tidak layak hakimi Koster. Bukan kesana meminta pertanggungjawaban,” kata Pasek dalam pernyataannya, Jumat (16/10/2026).

Ia menyebut Koster telah beberapa kali turun langsung untuk mendatangi Pertamina dan Depo Patra Niaga guna merespons persoalan pasokan BBM. Namun, Pasek juga mengkritik tindakan Koster yang dinilainya kurang tepat ketika menghadapi situasi tersebut.

“Ada dua blunder saja Saya lihat, pertama membentak pegawai SPBU yang kelelahan dan aksi pencitraan ikut tuangkan bensin literan untuk terlihat bekerja. Nuansa pencitraan yang tidak substansial dilakukan,” ujarnya.

Pasek Soroti Kewenangan Pemerintah Pusat

Pasek menegaskan bahwa kewenangan dan kebijakan di sektor energi, termasuk BBM, berada di bawah pemerintah pusat. Ia menyebut gubernur tidak memiliki kewenangan eksekusi langsung dalam pengadaan maupun impor BBM.

“Apa alasannya tidak layak menyalahkan Koster? Yang pertama dan utama adalah kewenangan dan kebijakan urusan energi termasuk BBM menjadi otoritas pusat. Gubernur hanya sebatas melakukan koordinasi, menyampaikan aspurasi dan sejenisnya. Sisanya semua otoritas pusat. Membeli dan mengimpor BBM juga pusat,” tuturnya.

Ia juga mempertanyakan pembagian tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani persoalan tersebut. Menurut Pasek, kelangkaan BBM yang disebut terjadi di berbagai wilayah Bali semestinya direspons melalui koordinasi yang melibatkan seluruh jajaran pimpinan daerah.

“Oya….pasangannya Koster kok nggak bagi tugas urus masalah BBM ya? Bukankah hampir seluruh Bali terjadi kelangkaan BBM,” katanya.

Pasek kemudian mengarahkan sorotannya kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Bahlil Lahadalia, serta Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi BBM.

“Kalau BUMN nya memang Pertamina dan distributornya PT Patra Niaga. Tetapi pembuat policy nya ya kementerian ESDM menterinya Bahlil Lahadalia. Blunder BBM ini membuat Bahlil di titik tidak mampu selesaikan urusan kebutuhan vital rakyat. Apalagi ini sampai lebih 4 hari…Ini sama dengan gagal. Apalagi ada 11 provinsi mengalami hal yang sama,” ujarnya.