Baleg Buka Opsi Revisi UU DKJ Dikebut Lewat Skema Fast Track

HOLOPIS.COM, JAKARTA—Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membuka opsi mempercepat revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) melalui skema fast track.

Mekanisme tersebut dinilai dapat digunakan apabila perubahan undang-undang hanya menyangkut sejumlah pasal sehingga proses pembahasannya tidak membutuhkan waktu panjang.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menjelaskan fast track memungkinkan revisi dilakukan secara cepat, tetapi bukan berarti mengabaikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi publik tetap menjadi bagian dari proses tersebut.

“Kalau misalkan itu perubahannya atau revisinya pasalnya hanya tiga atau empat, atau dua atau satu, maka sangat dimungkinkan bentuk percepatan pembentukan revisi undang-undang ini tidak membutuhkan waktu yang lama,” kata Bob Hasan saat doorstop di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

Menurut Bob, cepatnya proses fast track tidak berarti pembahasan dilakukan secara tergesa-gesa. Ia menegaskan substansi dan partisipasi masyarakat tetap harus diperhatikan sebelum norma dituangkan menjadi pasal.

“Cepat dalam artian bukan sangat atau bukan tergesa-gesa. Tetap melingkupi daripada proses meaningful public participation,” ujarnya.

Bob bahkan mencontohkan revisi UU DKJ sebelumnya yang menurutnya dapat diselesaikan dalam waktu dua hari karena hanya menyangkut sedikit perubahan. Namun, ia membedakannya dengan pembentukan undang-undang baru yang memiliki cakupan jauh lebih luas.

“Kalau satu-dua pasal, Undang-Undang DKJ kemarin kita buat dua hari. Revisi ya, revisi. Kalau yang non-existing enggak akan sanggup,” kata Bob.

Ia mengatakan skema tersebut juga dapat diterapkan untuk perubahan yang mencakup beberapa pasal atau satu bab. Bahkan, Baleg mempertimbangkan penyusunan aturan khusus mengenai mekanisme fast track dalam pembentukan undang-undang.

“Kita kemungkinan akan coba merumuskan, apakah itu dalam Undang-Undang P3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan perubahannya, apakah melalui itu kemudian ada revisi, atau mungkin akan membuat bab baru atau undang-undang baru tentang undang-undang pembuatan undang-undang fast track,” ujar Bob.

“Targetnya mungkin segera, ya, sesegera mungkin,” tegasnya.