Prabowo ‘Sapu Bersih’ Kartel Haji, Dana Haji Bakal Dibongkar Lewat Audit Forensik

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Tata kelola keuangan haji mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kini menyiapkan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji sekaligus memperkuat langkah untuk menindak praktik kecurangan yang dinilai merugikan calon jemaah.

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas bersama Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah di Istana Negara, Senin (28/9).

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan audit forensik diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari pengelolaan keuangan haji.

Salah satu pihak yang akan diajak berkoordinasi adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji,” ujar Dahnil usai rapat terbatas di Istana Negara, Senin (28/9).

Menurut Dahnil, pemerintah ingin mendapatkan gambaran berdasarkan kondisi faktual, sehingga keputusan terkait pengelolaan dana haji tidak hanya mengandalkan asumsi.

“Kenapa harus dilakukan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji seperti perintah Presiden tersebut? Karena Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya,” jelasnya.

Cegah Rekayasa Keuangan

Dahnil mengatakan pemerintah juga ingin memastikan pengelolaan keuangan haji selama pemerintahan Prabowo berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Ia menyinggung pentingnya menghindari praktik yang disebutnya sebagai financial engineering.

“Jadi jangan sampai kemudian ada financial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu kondisi keuangan haji di saat ini,” kata Dahnil.

Untuk menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk BPKP.

“Jadi itu yang akan kami lakukan, nanti kami akan bicara dengan semua tim terutama BPKP terkait dengan upaya audit forensik keuangan haji tersebut,” imbuhnya.

Prabowo Minta ‘Bersih-Bersih’

Selain soal keuangan, pemerintah juga tengah membenahi ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah.

Dahnil menyebut arahan audit tersebut menjadi bagian dari agenda yang lebih luas untuk memperbaiki tata kelola sekaligus memberantas praktik yang merugikan jemaah.

“Ini juga dalam rangka tadi perintah Presiden bersih-bersih perhajian Indonesia supaya lebih berkah pada Presiden, supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah,” terangnya.