HOLOPIS.COM, BOGOR – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menargetkan investigasi internal terkait temuan Ombudsman RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, rampung paling lambat dalam sepekan.
Target tersebut disampaikan Agus saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas Cibinong bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, Jumat (25/9/2026).
Dalam sidak tersebut, Agus meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi memastikan proses pemeriksaan terhadap temuan di Lapas Cibinong segera diselesaikan.
Mashudi sebelumnya menyebut investigasi dapat diselesaikan dalam tiga hari. Namun, Agus memberikan tenggat paling lama satu pekan untuk memastikan seluruh temuan dapat diperiksa secara menyeluruh.
“Pak Dirjen kapan target waktunya pemeriksaan, investigasi ini?” tanya Agus kepada Mashudi.
“Tiga hari, Ndan (Komandan),” jawab Mashudi.
“Oke, seminggu ya paling lama,” kata Agus.
Soroti Rumah Dinas Pegawai
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam investigasi tersebut adalah sejumlah bangunan di lingkungan Lapas Cibinong yang disebut sebagai rumah dinas pegawai.
Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan adanya fasilitas yang dinilai menyerupai hunian khusus di kawasan lapas. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti Ditjenpas dengan membentuk tim pemeriksaan dan verifikasi terhadap sarana, prasarana, administrasi, serta standar pelayanan dan pengamanan di Lapas Cibinong.
Dalam sidaknya, Agus memastikan langsung peruntukan bangunan yang menjadi sorotan tersebut.
“Ini akan kita dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami melakukan investigasi,” ujar Agus.
Kementerian Imipas sebelumnya menyebut bangunan tersebut merupakan rumah pegawai. Namun, investigasi tetap dilakukan untuk memastikan tidak terdapat penyalahgunaan fasilitas ataupun transaksi yang tidak semestinya di dalam lingkungan lapas.
Jika Disalahgunakan, Pelanggaran Berat
Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto mengatakan rumah dinas memang diperuntukkan bagi pegawai. Namun, fasilitas tersebut tidak boleh digunakan oleh narapidana sebagai tempat tinggal di luar blok hunian.
“Itu kan tempat tinggal karyawan, kalau menurut saya itu hal yang biasa. Kalau untuk narapidana nggak boleh. Narapidana kan tinggalnya di dalam lapas, dalam sel, dalam blok. Kalau narapidana tinggal di luar blok, itu pelanggaran berat, itu tidak boleh,” kata Aris.
Aris juga menyoroti informasi mengenai dugaan adanya minuman keras di salah satu rumah dinas yang disebut menjadi fasilitas ekstra bagi sejumlah warga binaan.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!