Habib Syakur Desak Agus Andrianto Bentuk Tim Independen Usut Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto merespons cepat temuan Ombudsman RI terkait fasilitas khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Habib Syakur menilai temuan tersebut tidak cukup hanya dijawab dengan penjelasan administratif mengenai status bangunan sebagai rumah dinas. Menurutnya, perlu ada pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan siapa yang menggunakan fasilitas tersebut, apa peruntukannya, serta apakah ada warga binaan yang mendapatkan fasilitas khusus di luar blok hunian.

“Ini harus direspons cepat oleh Menteri Imipas Agus Andrianto. Jangan sampai persoalan ini berhenti hanya pada perdebatan apakah bangunan tersebut rumah dinas atau bukan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan siapa yang menempati, untuk kepentingan apa, dan apakah ada narapidana yang mendapatkan fasilitas khusus,” kata Habib Syakur, Jumat (25/9/2026).

Ombudsman sebelumnya melaporkan menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan belakang Lapas Cibinong. Sejumlah bangunan disebut memiliki fasilitas berupa ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, meja makan, hingga fasilitas kebugaran. Ombudsman juga menyebut menemukan seorang penghuni yang mengaku sebagai warga binaan.

Namun, pihak Kanwil Ditjenpas Jawa Barat menyatakan bangunan tersebut merupakan rumah dinas jabatan yang berada di kawasan asimilasi. Karena adanya perbedaan keterangan tersebut, Habib Syakur menilai pemerintah perlu membuka fakta secara transparan melalui pemeriksaan yang kredibel.

Soroti Sikap Petugas Saat Ombudsman Sidak
Selain keberadaan fasilitas tersebut, Habib Syakur juga menyoroti proses ketika Ombudsman melakukan inspeksi mendadak.

Dalam keterangannya, Ombudsman menyebut tim mereka sempat ditolak masuk meski membawa surat tugas. Pada sidak 23 September 2026, tim Ombudsman bahkan mengaku terjadi aksi saling dorong dengan petugas hingga salah satu anggota Ombudsman mengalami kaki terjepit. Ombudsman menyatakan peristiwa serupa juga terjadi pada sidak sebelumnya.

Menurut Habib Syakur, tindakan menghalangi lembaga pengawas ketika menjalankan tugas tersebut justru menimbulkan pertanyaan yang lebih besar di tengah masyarakat.

“Bagaimana mungkin lembaga pengawas negara yang datang secara resmi untuk melakukan sidak justru mengalami penolakan sampai terjadi kontak fisik? Ini yang harus dijelaskan. Jangan sampai publik kemudian bertanya-tanya, apakah persoalan seperti ini bisa benar-benar dibereskan secara internal,” ujarnya.

Habib Syakur mengatakan persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai konflik antara Ombudsman dan petugas lapas. Menurut dia, substansi utama yang harus dijawab adalah dugaan adanya perbedaan perlakuan terhadap warga binaan serta mekanisme pengelolaan fasilitas di dalam kompleks pemasyarakatan.

Ombudsman sendiri telah meminta Kementerian Imipas melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap regulasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pejabat lapas, serta sistem pengawasan internal.
Ombudsman juga menyebut evaluasi seharusnya tidak berhenti di Lapas Cibinong, tetapi dapat menjadi bahan perbaikan bagi lapas dan rutan lainnya.

Jangan Sampai Hanya Cibinong yang Diperiksa

Habib Syakur juga mengingatkan agar kasus Lapas Cibinong tidak diperlakukan sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

Ia menilai jika benar terdapat fasilitas khusus bagi warga binaan di sebuah lapas, pemerintah perlu memastikan apakah praktik serupa juga terdapat di lembaga pemasyarakatan lainnya.

“Kalau di Lapas Kelas IIA Cibinong ada semacam fasilitas seperti itu, pertanyaannya apakah hanya Cibinong atau jangan-jangan hampir semua lapas memiliki pola yang sama? Ini yang harus dijawab dengan pemeriksaan secara menyeluruh,” katanya.