Safaruddin Dorong Judi Online Diatur Spesifik dalam RUU Perampasan Aset

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendorong agar kejahatan judi online diatur secara spesifik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurutnya, pengaturan tersebut diperlukan untuk memperkuat efektivitas penyitaan uang yang berasal dari tindak kejahatan.

Safaruddin menyoroti adanya kesenjangan antara nilai transaksi judi online yang teridentifikasi dalam laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan nilai aset yang berhasil disita aparat penegak hukum.

Menurut dia, perputaran dana judi online dapat mencapai triliunan rupiah, tetapi nilai aset yang pada akhirnya berhasil diamankan negara kerap hanya berada pada kisaran miliaran rupiah.

“Saya sependapat masalah judi online ini memang harus masuk Pak, supaya nanti lebih efektif. PPATK itu kan memberikan data yang cukup besar nilainya, tapi ketika penyitaan, ya itu tinggal hanya sekian miliar itu,” kata Safaruddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama kalangan advokat dan elemen pemuda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Soroti Aliran Dana Judi Online

Safaruddin menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Dia menyoroti besarnya dana masyarakat yang masuk ke aktivitas judi online, termasuk dari kelompok berpenghasilan rendah.

Menurutnya, instrumen hukum yang lebih kuat dibutuhkan agar aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat segera ditelusuri dan dirampas sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Gajinya rendahan itu yang ikut judi luar biasa jumlahnya triliun, tapi yang disitanya miliar. Mudah-mudahan nanti kalau memang ini undang-undang perampasan aset ini bisa dilakukan langkah-langkah perampasan aset, walaupun itu uang tidak bertuan,” ujarnya.

Safaruddin berharap keberadaan RUU Perampasan Aset nantinya dapat memperkuat upaya negara dalam mengejar hasil kejahatan sekaligus mencegah dana hasil tindak pidana kembali beredar.

Minta Pengelolaan Barang Sitaan Diperbaiki

Selain persoalan judi online, Safaruddin menyoroti pengelolaan barang sitaan yang berada dalam proses hukum.

Dia mengkhawatirkan nilai barang sitaan mengalami penyusutan secara signifikan selama perkara masih berjalan di pengadilan. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat mengurangi nilai ekonomi aset yang pada akhirnya menjadi milik negara apabila telah berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, Safaruddin mendorong agar mekanisme pengelolaan dan lelang barang sitaan diperbaiki dan dipercepat.

Dia juga membuka opsi agar pengelolaan barang sitaan ditangani lembaga independen khusus sehingga nilai aset dapat tetap terjaga selama proses hukum berlangsung.

Menurut Safaruddin, pembenahan tersebut penting agar aset hasil penyitaan tidak justru kehilangan nilai akibat terlalu lama tersimpan atau tidak dikelola secara optimal.

Dorongan tersebut disampaikan bersamaan dengan pembahasan RUU Perampasan Aset yang tengah menjadi perhatian DPR. Safaruddin menilai penguatan aturan diperlukan agar proses penelusuran, penyitaan, perampasan, hingga pengelolaan aset hasil tindak pidana dapat berjalan lebih efektif.