KPK juga meminta hakim menolak permohonan praperadilan Silmy dan menyatakan penyidikan, penggeledahan, penyitaan hingga penahanan terhadapnya sah serta berdasarkan hukum.
15 Surat Digugat Silmy
Silmy sebelumnya menggugat 15 surat yang diterbitkan KPK dalam proses hukum terhadap dirinya.
Dokumen tersebut antara lain dua surat perintah penyidikan, SK Pimpinan KPK Nomor 917.1 Tahun 2026, surat pemberitahuan penetapan tersangka, surat perintah penahanan hingga sejumlah dokumen terkait penggeledahan dan penyitaan.
Kuasa hukum Silmy, Agus Sudjadtmoko, meminta hakim mengabulkan seluruh permohonan praperadilan.
“Adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” kata Agus saat membacakan permohonan di PN Jakarta Selatan.
Dengan posisi yang berbeda antara kubu Silmy dan KPK, persoalan kewenangan penandatangan dokumen, prosedur penetapan tersangka, serta kecukupan alat bukti kini menjadi bagian dari materi yang diperiksa hakim.
FORSIBER meminta dokumen asli menjadi bagian penting dalam pemeriksaan praperadilan. Sementara KPK bersikukuh seluruh rangkaian penyidikan telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Untuk saat ini, keabsahan penetapan tersangka Silmy Karim masih menjadi objek pemeriksaan hakim dan belum dapat dinyatakan sah atau tidak sah sebelum putusan praperadilan dibacakan.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!