290 BUMN Sudah Ditutup, Prabowo Siapkan Pemangkasan Besar Lagi

HOLOPIS.COM, JOMBANG – Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana pemerintah memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN) hingga akhir 2026. Tak tanggung-tanggung, pemerintah menargetkan sedikitnya 700 BUMN kembali ditutup demi mengejar efisiensi dan penghematan anggaran.

Prabowo menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memangkas perusahaan pelat merah yang dinilai tidak menguntungkan dan memiliki kinerja buruk.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

290 BUMN Sudah Ditutup

Prabowo mengatakan, pemerintah telah menutup 290 BUMN dalam waktu kurang dari dua tahun sejak pemerintahannya berjalan.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut ditutup karena tidak memberikan keuntungan, memiliki kinerja yang kurang baik, hingga terus mengalami kerugian.

“Dalam kurang dari dua tahun, pemerintah yang saya pimpin telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi, kita tutup,” kata Prabowo.

Dari langkah tersebut, pemerintah diklaim telah menghemat anggaran hingga Rp50 triliun.

Namun, efisiensi belum berhenti di angka tersebut.

700 BUMN Jadi Target Berikutnya

Prabowo menyatakan pemerintah masih akan melakukan penataan terhadap ratusan BUMN lainnya hingga penghujung 2026.

Ia bahkan menargetkan sedikitnya 700 BUMN kembali ditutup pada 31 Desember 2026.

“Dengan 290 BUMN, kita telah menghemat Rp50 triliun. Dan pemerintah yang saya pimpin, 31 Desember 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup,” tegas Prabowo.

Jika rencana tersebut terealisasi, jumlah BUMN nantinya diperkirakan hanya berada di kisaran 200 hingga 250 perusahaan.

Bidik Penghematan Rp100 Triliun

Prabowo berharap penyederhanaan jumlah BUMN tersebut bisa memberikan penghematan yang jauh lebih besar.

Targetnya mencapai Rp100 triliun.

Penghematan itu antara lain berasal dari pemangkasan biaya overhead dan biaya rutin perusahaan, termasuk komponen pengeluaran untuk direksi dan komisaris.

“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” kata Prabowo.