Tuntutan itu mencakup kepastian hukum, upah layak, serta jam kerja yang manusiawi.
Kedelapan, mahasiswa mendesak demiliterisasi dan penghentian pembangunan batalyon yang mereka nilai berpotensi memperluas peran militer di ruang sipil.
Kesembilan, GERAM meminta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis dan pembebasan tahanan politik, termasuk mereka yang memperjuangkan isu HAM, agraria, buruh, serta kebebasan berekspresi.
Kesepuluh, GERAM menuntut penyitaan seluruh aset hasil korupsi.
Aset tersebut diminta dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Aksi GERAM melibatkan 14 organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.
Sejumlah kelompok yang disebut ikut terlibat antara lain UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, organisasi kepemudaan, serta komunitas masyarakat sipil lainnya.
Dengan membawa 10 tuntutan tersebut, GERAM meminta DPR membuka ruang dialog langsung dengan massa pada aksi 27 Agustus.
Mereka menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus pengawasan publik terhadap lembaga legislatif dan kebijakan pemerintah.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!