PB SEMMI Ajak Mahasiswa Perangi Konten Provokasi, Dorong Demokrasi Tetap Sehat

JAKARTA – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mengajak mahasiswa dan generasi muda ikut menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat di tengah maraknya informasi yang berpotensi memicu provokasi dan perpecahan.

Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny menilai kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi.

Namun ditegaskan Donny, bahwa kebebasan tersebut harus diiringi tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban, serta mempertahankan persatuan bangsa.

Hal itu disampaikan Donny di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (22/8/2026), merespons dinamika terkait rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Jakarta.

Donny mengatakan, pihaknya menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa.

Menurutnya, demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi publik sekaligus instrumen kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Silakan, karena itu merupakan hak setiap warga negara. Tetapi, penyampaian aspirasi hendaknya dilakukan secara damai dan tidak merugikan hak asasi maupun kepentingan masyarakat lainnya,” ujar Donny.

Ia mengingatkan agar kebebasan berdemokrasi tidak diterjemahkan sebagai ruang untuk memaksakan kehendak ataupun menyebarkan narasi yang dapat memperuncing perbedaan.
Menurut Donny, perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi.

Karena itu, perbedaan tersebut harus dikelola secara dewasa dan tidak boleh berubah menjadi konflik antarkelompok.

“Semangat demokrasi adalah bagaimana kita mampu menghormati perbedaan pendapat. Tidak boleh ada satu kelompok yang memaksakan kehendaknya kepada kelompok lain,” katanya.

Donny juga secara khusus mengingatkan mahasiswa dan pemuda untuk tidak mudah terprovokasi oleh konten di media sosial yang dapat memperkeruh situasi. Ia meminta kelompok mahasiswa turut mengambil peran dalam menangkal informasi provokatif dan menjaga agar ruang publik tidak dipenuhi narasi yang berpotensi memecah belah.

“Dalam praktiknya di lapangan, kebebasan menyampaikan aspirasi harus tetap berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Ia menilai persatuan dan kesatuan harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun perbedaan pilihan politik. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang dibangun dari keberagaman suku, agama, ras, dan golongan.