HOLOPIS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan ide untuk menggelar sayembara dalam menangani permasalahan begal di wilayahnya.
Namun, ide tersebut langsung dimentahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Bima Arya menegaskan, seharusnya kepala daerah bisa bersinergi dengan aparat dalam penegakan hukum.
“Saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat,” kata Bima Arya dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (28/7).
“Itu yang paling pokok, yang maksimal begitu ya,” tegasnya.
Bima Arya lebih memilih seharusnya Dedi Mulyadi bisa harmonis bekerja sama dengan instansi lainnya. Sehingga, ide yang dilontarkan tidak malah menjadi pelemahan penegakan hukum.
“Makanya kan nomor satu itu tetap koordinasi bersama APH dan jajaran yang ada di pemda seperti Pol PP, Kesbang, dan lain-lain begitu. Jadi, kalaupun ada inovasi-inovasi lain itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum,” tegasnya.
Selain itu, Bima Arya menyarankan agar pemerintah daerah sebaiknya fokus dalam menggiatkan patroli ketimbang melakukan sayembara.
“Menurut saya patroli itu kunci. Patroli itu memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat itu hadir di lapangan. Jadi jangan langsung melompat menurut saya ke inovasi-inovasi yang lain,” tegasnya.
Diketahui, KDM memang telah mengumumkan tantangan terbuka ini bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Fokusnya adalah melumpuhkan para pelaku kejahatan jalanan untuk kemudian diproses secara hukum oleh kepolisian.
Besaran hadiah yang disiapkan pun bervariasi, bergantung pada tingkat risiko dan aksi penangkapan yang dilakukan oleh warga di lapangan.
“Saya memberikan sayembara untuk seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret. Kami siapkan hadiah dari Rp 5 juta sampai Rp 50 juta, yang mampu melumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup,” ucap Dedi.
