Pelatihan Militer KDMP Makan Korban, Fajar Nugros Naik Pitam: Siapa yang Tanggung Jawab?

JAKARTA, Holopis.com – Pelatihan militer KDMP memakan korban jiwa. Fajar Nugros geram dan mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini.

Polemik pelatihan militer bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kian memanas setelah muncul kabar dua peserta meninggal dunia saat mengikuti kegiatan tersebut.

Sutradara sekaligus pegiat media sosial Fajar Nugros ikut menyoroti peristiwa itu dan melontarkan kritik keras terhadap skema pelatihan yang dinilai berlebihan.

Sorotan Fajar mencuat usai unggahan akun X @intinyadeh pada Rabu (24/6/2026) ramai diperbincangkan warganet.

Dalam unggahan itu disebutkan bahwa dua calon manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih meninggal dunia ketika mengikuti latihan militer.

Korban pertama disebut bernama Yonanda Muhammad Taufiq, peserta asal Baturaja.

Ia dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan hingga cardiac arrest pada 17 Juni 2026.

Sementara korban kedua, Anisa Muyassaroh, dilaporkan meninggal di Balikpapan setelah mengalami heat stroke saat mengikuti latihan.

Kabar duka tersebut langsung memicu reaksi publik.

Salah satu yang paling keras bersuara adalah Fajar Nugros.

Lewat akun X miliknya, ia membandingkan pelatihan fisik untuk calon manajer KDMP dengan kegiatan retreat pejabat di Akademi Militer (Akmil).

Menurut Fajar, dalam retreat pejabat di Akmil, peserta yang kondisi fisik maupun kesehatannya tidak memungkinkan tidak diwajibkan mengikuti kegiatan berat.

Namun, ia menilai perlakuan berbeda justru dialami masyarakat biasa yang mengikuti pelatihan calon manajer koperasi.

“Kalian ingat, saat retreat di Akmil? Pejabat yang kondisi badan dan kesehatannya kurang tidak ikut kegiatan fisik. Tapi rakyat, 45 hari. Baru mau kerja, punya harapan, langsung digojlok,” tulis Fajar dalam cuitannya.

Pernyataan itu sontak menjadi perhatian luas.

Fajar menilai para peserta pelatihan sejatinya adalah warga yang datang dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berkontribusi di koperasi desa.

Namun, mereka justru harus menjalani pelatihan keras yang berujung pada jatuhnya korban jiwa.

Ia juga menyoroti latar belakang para peserta yang disebut memiliki kemampuan, keterampilan, bahkan pengalaman manajerial.

Dalam pandangannya, kompetensi semacam itu semestinya menjadi fokus utama dalam proses seleksi dan pembekalan, bukan justru dibebani pelatihan fisik ala militer yang ekstrem.

“Rakyat pintar, punya skill, punya pengalaman jadi manajer, dihajar sampai tewas. Rakyatnya tewas, siapa yang tanggung jawab?” lanjut Fajar.

Pernyataan tersebut mempertegas kritik terhadap konsep pelatihan calon manajer KDMP yang belakangan menuai polemik.

Sebelumnya, publik juga dihebohkan oleh beredarnya video latihan dasar semi-militer yang diikuti para calon manajer koperasi desa.

Dalam video yang viral di media sosial, peserta terlihat menjalani latihan baris-berbaris hingga pembekalan yang menyerupai latihan kemiliteran.

Program pembekalan calon manajer KDMP sendiri sebelumnya diklaim sebagai upaya membentuk kedisiplinan, mental kepemimpinan, dan kesiapan para peserta dalam mengelola koperasi di tingkat desa.

Namun, setelah kabar meninggalnya dua peserta mencuat, pendekatan pelatihan itu justru dipertanyakan banyak pihak.

Kritik datang karena posisi calon manajer koperasi pada dasarnya lebih menuntut kemampuan administrasi, pengelolaan usaha, manajemen keuangan, hingga pengembangan ekonomi desa, ketimbang ketahanan fisik layaknya pendidikan semi-militer.

Karena itu, muncul desakan agar penyelenggara mengevaluasi total metode pelatihan yang diterapkan.

Hingga kini, polemik soal pelatihan militer KDMP masih terus bergulir di ruang publik.

Warganet mempertanyakan urgensi latihan fisik berat dalam pembekalan calon manajer koperasi, terlebih jika pelatihan tersebut sampai menimbulkan korban jiwa.

Desakan agar ada penjelasan resmi sekaligus pertanggungjawaban pun semakin menguat.

Banyak pihak menilai, jika benar pelatihan itu menyebabkan peserta meninggal dunia, maka penyelenggara wajib membuka secara transparan kronologi kejadian, standar keselamatan yang diterapkan, hingga pihak yang harus bertanggung jawab.

Kasus ini kini tak hanya menjadi perbincangan di media sosial, tetapi juga memunculkan pertanyaan lebih besar soal arah pembinaan SDM koperasi desa.

Di tengah harapan menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat, publik menilai keselamatan peserta seharusnya menjadi prioritas utama, bukan justru dikorbankan atas nama pembentukan disiplin.