Satuan Tugas tersebut juga mendukung upaya Indonesia dalam menjaga bentang alam hutan yang penting, mempertahankan keanekaragaman hayati, meningkatkan ketahanan ekosistem, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Menteri Kehutanan menegaskan bahwa keberhasilan konservasi tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan masyarakat. Pemerintah Indonesia berkomitmen memastikan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal menjadi mitra utama sekaligus penerima manfaat dalam pengelolaan kawasan konservasi.
“Pengetahuan, pengalaman, dan hubungan yang telah terbangun selama berabad-abad antara masyarakat dengan alam merupakan modal yang sangat berharga untuk mewujudkan keberhasilan konservasi jangka panjang,” tegasnya.
Untuk mendukung agenda tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai kajian di sejumlah taman nasional guna mengidentifikasi peluang pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik ekologi, prioritas konservasi, dan kapasitas pengelolaannya. Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan antara lain kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies, ekowisata, debt-for-nature swap, serta berbagai mekanisme pembiayaan inovatif lainnya.
Indonesia juga memperkenalkan inisiatif “One Species, One Company”, yang bertujuan mendorong partisipasi sektor swasta dalam mendukung perlindungan satwa ikonik Indonesia seperti badak, orangutan, gajah, harimau, dan cenderawasih.
Di sisi kelembagaan, Pemerintah Indonesia tengah memperkuat tata kelola pembiayaan konservasi melalui pengembangan skema Badan Layanan Umum (BLU) pada kawasan taman nasional guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan menjamin keberlanjutan pendanaan konservasi dalam jangka panjang.
Salah satu prioritas utama yang saat ini sedang dikembangkan adalah penyusunan prospektus investasi berbasis sains untuk tiga belas taman nasional prioritas di Indonesia.
