JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan pentingnya sertifikasi kompetensi sebagai bekal bagi lulusan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.
Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyiapkan 15 skema sertifikasi kompetensi yang dapat diikuti para lulusan MagangHub sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
“Sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan lulusan MagangHub memiliki pengakuan atas kompetensi yang dimiliki sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja,” kata Yassierli dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, berbagai skema sertifikasi tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor strategis, mulai dari administrasi perkantoran, teknologi informasi, pelayanan pelanggan, keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, analisis data hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Adapun 15 skema sertifikasi yang disiapkan meliputi Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Junior Secretary, Asisten Pengembang Web, Digital Marketing, Pembuatan Desain Grafis, Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Supervisor Sumber Daya Manusia, Pelayanan Pelanggan, Front Office, Operator Komputer, Digital Filing, Produksi Karya Audio Visual, Analis Data, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula.
Melalui program tersebut, lulusan MagangHub diharapkan memiliki kompetensi yang lebih terukur dan diakui secara nasional sehingga dapat meningkatkan peluang mereka dalam memasuki dunia kerja.
Pelaksanaan sertifikasi nantinya akan dilakukan oleh BNSP melalui jejaring lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan balai pelatihan vokasi Kemnaker di berbagai daerah.
Untuk mendukung program tersebut, Kemnaker telah melakukan pemetaan kesiapan seluruh balai pelatihan vokasi yang tersebar di Indonesia.
Hasil pemetaan menunjukkan sejumlah balai memiliki kapasitas penuh untuk menyelenggarakan seluruh 15 skema sertifikasi, yakni BBPVP Makassar, BBPVP Medan, dan BPVP Surakarta.
Sementara itu, BBPVP Bekasi siap menyelenggarakan 11 skema sertifikasi. Kemudian BBPVP Bandung, BBPVP Semarang, BPVP Aceh, BPVP Padang, BPVP Samarinda, dan BPVP Kendari masing-masing mampu menjalankan 10 skema sertifikasi.
Adapun BPVP Banyuwangi dan BPVP Ternate memiliki kapasitas sembilan skema, BPVP Bantaeng delapan skema, BPVP Pangkajene dan Kepulauan serta BPVP Belitung masing-masing tujuh skema, BBPVP Serang enam skema, serta BPVP Lombok Timur, BPVP Ambon, dan BPVP Sorong masing-masing empat skema.
Sedangkan BPVP Bandung Barat dan BPVP Sidoarjo masing-masing mampu menyelenggarakan tiga skema sertifikasi.
Secara keseluruhan, hasil pemetaan Kemnaker menunjukkan kapasitas penyelenggaraan mencapai 180 skema sertifikasi kompetensi di seluruh balai pelatihan vokasi yang dimiliki pemerintah.
Kemnaker berharap program tersebut tidak hanya memperluas akses sertifikasi bagi lulusan MagangHub, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia yang siap kerja dan mampu menjawab kebutuhan industri di era transformasi digital.
