HOLOPIS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi V DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan Tol Gilimanuk–Mengwi di Bali. Selain itu, penanganan abrasi pantai juga menjadi perhatian serius karena dinilai belum efektif.
Sorotan ini disampaikan oleh anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, dalam rapat kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum pada Rabu (8/4/2026).
Menurut Danang, ketidakjelasan progres pembangunan tol berpotensi menghambat upaya mengurai kemacetan di Bali, yang dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia.
“Kami minta Kementerian PU betul-betul memperhatikan jalur calon tol Gilimanuk–Mengwi, terutama kejelasan timeline-nya. Jangan sampai sudah ada penlok, tetapi proyeknya tidak berjalan,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengulang masalah serupa yang pernah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana proyek tol sempat terhambat meski penetapan lokasi sudah dilakukan.
Dengan keterbatasan ruang di Bali, pelebaran jalan dinilai sulit dilakukan. Oleh karena itu, pembangunan tol menjadi solusi strategis yang perlu segera direalisasikan demi mendukung mobilitas dan sektor pariwisata.
Selain proyek tol, DPR juga menyoroti penanganan abrasi pantai yang dinilai belum optimal. Metode pengisian pasir yang selama ini dilakukan disebut tidak efektif karena mudah tergerus kembali oleh ombak.
“Pasir yang sudah diisikan malah hilang lagi. Ini perlu dievaluasi, sejauh mana efektivitasnya dalam menahan abrasi,” kata Danang.
Ia mencontohkan kondisi di kawasan Pantai Kuta, khususnya di depan Hard Rock, di mana abrasi sudah mencapai area pedestrian dan mengancam fasilitas publik.
Tak hanya itu, DPR juga menekankan pentingnya integrasi transportasi di Bali. Proyek seperti water taxi, jalan tol, hingga rencana LRT atau MRT dinilai harus dirancang secara terpadu.
“Kami minta ada kajian komprehensif soal integrasi transportasi, khususnya dari Bandara Ngurah Rai ke destinasi wisata. Ini penting agar tidak tambal sulam,” tegasnya.
DPR berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar pembangunan infrastruktur di Bali berjalan optimal dan tidak mengganggu daya saing pariwisata di tingkat global.
