HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komitmen percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, terus diperkuat. Upaya itu melalui kolaborasi lintas sektor antara TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Hal itu ditandai dengan peninjauan lapangan yang dilakukan Kepala Staf Umum (Kasum) Letjen TNI Richard Tampubolon bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di wilayah Tukka, Kamis (26/2/2026).
Dalam kunjungan itu, Letjen Rochard dan Menteri Dody meninjau langsung proses normalisasi sungai serta progres pembangunan tanggul dan sabodam yang menjadi bagian penting dalam sistem mitigasi banjir. Infrastruktur itu dibangun sebagai langkah preventif untuk menekan potensi banjir berulang yang sebelumnya berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
Peninjauan ini juga difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana, termasuk kesiapan hunian sementara (huntara) yang akan segera ditempati warga.
Letjen Richard menyampaikan TNI hadir bersama seluruh komponen dalam tahapan penanganan, mulai dari tanggap darurat, masa transisi darurat ke pemulihan. Selain itu, rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Dukungan tersebut mencakup evakuasi warga, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta pemulihan infrastruktur dasar guna mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat,” kata Richard, dalam keterangan Puspen TNI, Jumat, (27/2/2026).
Ia mengatakan keterlibatan TNI tidak hanya pada fase tanggap darurat. Tapi, juga memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terpadu, dan terkoordinasi. Selain itu, berkelanjutan agar masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas secara normal dalam waktu sesingkat mungkin.
Kemudian, rombongan juga melakukan peninjauan terhadap Jembatan Lubuk Ampolu Badiri sebagai salah satu infrastruktur vital yang menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Kunjungan kerja dilanjutkan dengan melihat langsung progres pembangunan huntara di kawasan Asrama Haji, Desa Parjalihotan, Pinang Sori. Hunian tersebut disiapkan untuk memastikan warga terdampak bencana memiliki tempat tinggal sementara yang layak dengan dukungan layanan dasar sebelum memasuki fase rekonstruksi permanen.
Pemerintah berharap percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan fasilitas hunian sementara ini bisa percepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Lalu, bisa meningkatkan ketahanan wilayah terhadap potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
