HOLOPIS.COM, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud tengah jadi sorotan publik. Rudy menuai kritik soal pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar yang dicap berlebihan.
Partai Golkar melalui Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Rudy terkait polemik tersebut.
Sarmuji bilang, Golkar sudah mengingatkan agar Rudy lebih peka terhadap persepsi dan suara publik. Hal itu terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah menjadi perhatian nasional.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” kata Sarmuji di Jakarta, Jumat, (27/2/2026).
Menurutnya, meski secara aturan kepala daerah punya hak atas fasilitas kendaraan dinas, kebijakan itu tetap harus pertimbangkan kondisi masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa ukuran kepantasan bukan semata-mata berdasarkan hak formal. Tapi, juga soal sensitivitas sosial.
“Kalimantan Timur medannya berat, dengan luas wilayah seperti luasan Pulau Jawa. Tapi, apapun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita,” jelas Sarmuji.
Sarmuji menyampaikan, berdasarkan keterangan Rudy, anggaran pengadaan mobil dinas tersebut telah disetujui pada 2024. Proses pembelian disebut menggunakan sistem inden dan mengacu pada spesifikasi yang dianggap sesuai kebutuhan daerah.
Dari penjelasan Rudy, bahwa Kalimantan Timur memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis menantang. Dengan demikian, kendaraan operasional harus mampu menjangkau medan berat.
Namun, Sarmuji mengingatkan bahwa komunikasi publik jadi hal krusial dalam kebijakan yang menyangkut anggaran besar.
Di sisi lain, Rudy juga sudah menyampaikan bahwa dirinya hingga kini masih menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas kedinasan.
“Itu lebih baik meskipun pada dasarnya Gubernur berhak mendapatkan mobil dinas,” kata Sarmuji.
Sebelumnya, Rudy Mas’ud menuai kritik setelah menyatakan pengadaan mobil dinas tersebut dilakukan demi menjaga “marwah” Kalimantan Timur. Pernyataan itu memicu perdebatan luas di masyarakat, terutama karena nilai anggaran yang dianggap fantastis.
Rudy bilangpembelian kendaraan dengan spesifikasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Meski secara administratif dinilai sah, polemik ini perlihatkan bahwa aspek etika publik dan empati sosial menjadi sorotan utama. Golkar sebagai partai pengusung pun memilih mengambil posisi moderat dengan mengingatkan kadernya agar tetap menjaga sensitivitas di tengah kondisi ekonomi masyarakat.
