HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menawarkan dua skema bagi perusahaan Amerika Serikat (AS) yang ingin masuk ke sektor pertambangan mineral Indonesia. Pertama, eksplorasi mineral secara langsung. Kedua, kemitraan atau joint venture dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.
“Begitu mereka sudah berproduksi dan membangun smelter atau hilirisasinya, maka hak mereka untuk mengekspor ke Amerika,” kata Bahlil dikutip hari Selasa (24/2/2026).
Bahlil menegaskan tidak ada perubahan kebijakan terkait ekspor mineral mentah. Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program hilirisasi nasional dan tidak membuka keran ekspor bahan mentah. Perusahaan AS yang ingin mengekspor hasil tambang ke negaranya wajib terlebih dahulu membangun fasilitas pemurnian atau smelter di Indonesia.
Sebagai contoh pola investasi yang diharapkan, Bahlil merujuk pada PT Freeport Indonesia yang telah membangun smelter tembaga senilai hampir 4 miliar dolar AS, salah satu yang terbesar di dunia. Pola serupa diharapkan diterapkan pada pengembangan mineral kritis lain seperti nikel, logam tanah jarang, dan emas.
Sebagaimana diketahui, perjanjian dagang antara Indonesia dan AS diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC pada Kamis 19 Februari 2026. Salah satu poin kesepakatan mencakup fasilitasi investasi perusahaan AS di sektor mineral kritis Indonesia.
Indonesia memiliki cadangan mineral kritis yang melimpah, termasuk nikel terbesar di dunia, yang menjadi incaran negara-negara besar di tengah meningkatnya permintaan global untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik dan teknologi hijau. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo menjadikan hilirisasi mineral sebagai agenda ekonomi utama, mewajibkan pengolahan bahan tambang di dalam negeri sebelum diekspor guna meningkatkan nilai tambah dan penerimaan negara.
