HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan perusahaan Amerika Serikat yang ingin berinvestasi di Tanah Air tetap harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku. Penegasan ini disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia setelah kesepakatan tarif antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump resmi diteken.
Bahlil menekankan, Indonesia menganut prinsip ekonomi bebas aktif. Artinya, semua negara memiliki peluang yang sama untuk berinvestasi, termasuk Amerika Serikat, khususnya di sektor mineral kritis. Namun, tidak ada perlakuan istimewa yang melanggar regulasi nasional.
“Indonesia menganut asas ekonomi bebas aktif. Artinya, kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika dan beberapa negara lain, untuk melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor mineral kritis, dengan tetap menghormati aturan-aturan yang berlaku di negara kita,” jelas Bahlil di Washington, D.C., Jumat (20/2/2026).
Pemerintah, lanjutnya, siap memfasilitasi perusahaan yang ingin membangun industri pengolahan dan pemurnian mineral. Langkah ini sejalan dengan strategi hilirisasi yang menjadi prioritas nasional.
“Kita telah bersepakat untuk memfasilitasi pengusaha-pengusaha di Amerika Serikat yang ingin melakukan investasi, dengan tetap menghormati aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Namun, kita juga akan memberikan prioritas dukungan dan fasilitasi dalam rangka eksekusinya,” ujarnya.
Bahlil menegaskan, kebijakan ini bukan berarti Indonesia akan kembali membuka keran ekspor bahan mentah.
“Jadi, jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Tidak. Yang dimaksud di sini adalah, setelah melakukan pemurnian, hasilnya dapat diekspor,” tegas Bahlil.
Ia juga mengungkapkan pemerintah telah memetakan sejumlah wilayah pertambangan prospektif yang siap ditawarkan kepada investor, dengan tetap menjaga kepentingan nasional.
“Kami telah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang prospektif, dan perusahaan-perusahaan yang ingin masuk akan kita fasilitasi,” pungkasnya.
Langkah ini dinilai menjadi sinyal tegas bahwa Indonesia tetap terbuka terhadap investasi global, tetapi komitmen hilirisasi dan kedaulatan regulasi tetap menjadi prioritas utama.
