HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah memastikan pasokan ikan nasional selama Ramadan hingga Idul Fitri 2026 dalam kondisi aman. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, total produksi ikan periode Januari–Maret 2026 diperkirakan mencapai 3,57 juta ton, jauh di atas kebutuhan masyarakat yang berada di angka 1,94 juta ton.
Dari total produksi tersebut, sebanyak 2,05 juta ton berasal dari sektor budidaya, sementara 1,52 juta ton dari perikanan tangkap. Angka ini menunjukkan surplus pasokan yang cukup signifikan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi saat Ramadan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga ikan.
“KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan baik dan dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.
Strategi Jaga Stok dan Harga Tetap Stabil
Untuk memastikan distribusi berjalan lancar, KKP melakukan tiga langkah utama. Pertama, mengoptimalkan produksi dengan menyesuaikan pola terhadap dinamika cuaca dan musim penangkapan.
Kedua, memaksimalkan pengelolaan stok gudang beku (cold storage) agar cadangan dapat segera didistribusikan saat dibutuhkan. Ketiga, mengawasi jalur distribusi hasil perikanan guna menjaga keseimbangan pasokan di berbagai daerah.
Sejumlah wilayah menjadi sentra konsumsi ikan nasional, seperti Medan, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, hingga Ambon. Jenis ikan dengan potensi permintaan tinggi meliputi tuna-cakalang, tongkol, kembung, lele, dan tilapia.
Data KKP juga menunjukkan tren produksi selalu berada di atas kebutuhan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, produksi mencapai 2,98 juta ton dengan kebutuhan 2,57 juta ton. Tahun 2024, produksi 3,10 juta ton dan kebutuhan 2,46 juta ton. Sementara 2025, produksi 2,09 juta ton dengan kebutuhan 1,64 juta ton.
Dengan surplus produksi yang konsisten, masyarakat diharapkan bisa memperoleh ikan bermutu tinggi tanpa lonjakan harga signifikan selama Ramadan. Pemerintah optimistis, upaya ini tak hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga mendukung gizi keluarga Indonesia.
