HOLOPIS.COM, JAKARTA – Peringatan Hari Keadilan Sosial Sedunia tahun 2026 kembali digelar pada 20 Februari. Peringatan kali ini mengusung tema ‘Komitmen yang Diperbarui terhadap Pembangunan Sosial dan Keadilan Sosial.’
Mengutip dari laman United Nations, tema tersebut menyampaikan pentingnya langkah konkret dalam mendorong pembangunan yang inklusif di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
“Tema tahun ini mencerminkan pengakuan atas kemajuan yang telah dicapai dan pengakuan atas tantangan yang terus-menerus dan yang muncul,” demikian keterangan dari laman United Nations yang dikutip pada Jumat, (20/2/2026).
Pun, dalam peringatan tahun ini juga bertepatan dengan momentum penting pasca penyelenggaraan KTT Dunia Kedua untuk Pembangunan Sosial serta adopsi Deklarasi Politik Doha.
Negara-negara anggota kembali menegaskan komitmen terhadap prinsip dalam Deklarasi Kopenhagen 1995. Dari forum itu menempatkan pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja penuh dan produktif. Selain itu, inklusi sosial sebagai pilar utama pembangunan sosial yang saling berkaitan.
Dalam perkembangannya, sejumlah kemajuan global sudah dicapai. Hal itu terutama dalam pengurangan angka kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, serta perluasan cakupan perlindungan sosial.
Namun, ada berbagai tantangan struktural yang masih jadi hambatan dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Tantangan itu seperti ketidaksetaraan sosial, tingginya informalitas pasar tenaga kerja, kesenjangan gender, hingga menurunnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga publik.
Melalui peringatan tahun ini, negara-negara anggota menekankan pentingnya menerjemahkan komitmen politik jadi kebijakan nyata yang dapat diukur dampaknya. Upaya itu dinilai perlu dilakukan melalui kebijakan terkoordinasi yang mengintegrasikan dimensi sosial.
“Dalam strategi pembangunan makroekonomi, ketenagakerjaan, perubahan iklim, digitalisasi, hingga sektor industri,” lanjut United Nations.
Kemudian, hal penting lainnya yakni penguatan kerangka kerja makroekonomi yang dinilai penting untuk menciptakan kesempatan kerja yang layak dengan upah yang adil. Selain itu,perkuat kelembagaan pasar tenaga kerja, serta memastikan perlindungan sosial universal bagi seluruh masyarakat.
Kolaborasi Miltipihak
Lebih lanjut, perhatian khusus juga diberikan pada peningkatan kesetaraan gender. Lalu, perluasan kesempatan bagi generasi muda, serta dukungan terhadap transisi dari sektor ekonomi informal menuju ekonomi formal.
“Transformasi ekonomi digital dan hijau juga diharapkan berjalan secara inklusif tanpa meninggalkan kelompok rentan,” jelas United Nations.
Kolaborasi multipihak antara pemerintah, organisasi internasional, mitra sosial, hingga masyarakat sipil dinilai jadi faktor penting dalam mendorong inovasi kebijakan. Selain itu, bisa percepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Organisasi Perburuhan Internasional sebelumnya sudah mengadopsi Deklarasi tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil pada 10 Juni 2008. Deklarasi itu jadi landasan dalam mendorong agenda kerja layak.
Dengan demikian, diharapkan jadi bagian dari upaya mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial di era globalisasi.
Sejak 2009, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menetapkan setiap 20 Februari sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia. Peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran global terhadap berbagai persoalan ketidakadilan sosial seperti kemiskinan, pengucilan, kesenjangan gender. Selain itu, keterbatasan akses terhadap kesejahteraan sosial.
Melalui momentum ini, pemerintah di berbagai negara didorong untuk perkuat kebijakan yang bisa mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil. Kemudian, memperluas akses terhadap sumber daya melalui prinsip kesetaraan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan pembangunan sosial yang berkeadilan dinilai bisa jadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif. Selain itu, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan.
