HOLOPIS.COM, JAKARTA – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, melontarkan kritik keras terhadap lambannya penanganan hukum kasus mantan Ketua KPK, Firli Bahuri. Memasuki momentum suci Ramadan, Kelrey menegaskan bahwa negara tidak boleh menunjukkan sikap kompromi atau “tunduk” terhadap figur yang telah berstatus tersangka namun tak kunjung ditahan.
Dalam keterangannya, Kelrey menilai penundaan penahanan Firli bukan lagi sekadar masalah teknis penyidikan, melainkan ujian moral bagi penegak hukum. Ia menyoroti adanya kesan bahwa hukum menjadi lunak ketika berhadapan dengan tokoh yang memiliki jejaring kekuasaan besar.
“Diam yang terlalu lama hanya memperkuat kecurigaan bahwa hukum sedang dinegosiasikan di ruang gelap kekuasaan,” tegas Abdullah Kelrey dalam rilis tertulisnya, Rabu (18/2/2026).
Kelrey menyatakan bahwa tanggung jawab penuh atas ketidakpastian ini berada di tangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, publik tidak lagi membutuhkan penjelasan normatif mengenai prosedur hukum, melainkan bukti nyata berupa ketegasan tindakan.
Ia mengingatkan bahwa jika alat bukti sudah mencukupi, tidak ada alasan bagi kepolisian untuk menunda eksekusi penahanan. Sebaliknya, jika terdapat kendala, Polri harus berani terbuka kepada masyarakat agar tidak muncul persepsi adanya perlindungan terhadap elite politik.
“Kepemimpinan tidak diukur dari pernyataan normatif tentang profesionalitas, tetapi dari keberanian mengambil tindakan yang mungkin tidak nyaman secara politik,” lanjut Kelrey.
Lebih lanjut, NIC mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas sebagai pemegang mandat tertinggi dalam sistem presidensial. Kelrey berpendapat, membiarkan pejabat yang gagal menjaga kepercayaan publik hanya akan memperbesar krisis legitimasi negara.
Jika Kapolri dinilai tidak mampu memastikan hukum berdiri tegak tanpa pandang bulu, maka penggantian pucuk pimpinan Polri dianggap sebagai konsekuensi logis yang harus diambil oleh Kepala Negara.
“Pesannya tegas dan tidak perlu diputar-putar: tangkap Firli Bahuri bila bukti sudah cukup, atau Presiden harus segera mengganti Kapolri,” ungkapnya secara lugas.
Menutup pernyataannya, Kelrey menekankan bahwa bulan Ramadan harus menjadi momentum pembersihan korupsi secara nyata, bukan sekadar panggung khotbah tentang kejujuran. Ia menilai menunda keadilan bagi tersangka korupsi tingkat tinggi sama saja dengan menodai kesucian bulan tersebut.
“Negara hukum tidak boleh kalah oleh rasa sungkan terhadap kekuasaan. Jika itu terjadi, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tetapi martabat keadilan Indonesia,” pungkas Kelrey.
