HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi pilar utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut, Habib Syakur mewanti-wanti agar kebijakan yang menyentuh rakyat kecil ini tidak dicoreng oleh praktik rasuah maupun kelalaian teknis di lapangan.
Habib Syakur menegaskan bahwa program MBG adalah langkah strategis untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Menurutnya, keberlanjutan program ini harga mati karena menyangkut hak dasar anak-anak Indonesia dalam mendapatkan asupan gizi yang layak.
“Kita mendukung penuh keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis ini. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan gizi anak bangsa terpenuhi. Jangan sampai program mulia ini terhenti di tengah jalan,” ujar Habib Syakur dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/2/2026).
Namun, Habib Syakur memberikan catatan kritis terkait potensi penyimpangan anggaran. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan instruksi tegas kepada seluruh lembaga penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar melakukan pengawalan melekat.
Ia menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan sejak dini guna mencegah adanya pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari dana besar yang digelontorkan untuk MBG.
“Presiden Prabowo harus meminta Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk tetap melakukan pengawalan ketat. Jika terdeteksi ada praktik tindak pidana korupsi, sikat saja. Jangan beri ampun bagi mereka yang tega mengorupsi makanan untuk anak-anak kita,” tegasnya dengan nada lugas.
Evaluasi Total SPPG dan Antisipasi Keracunan
Menanggapi maraknya laporan kasus keracunan makanan dan distribusi menu yang tidak sesuai standar gizi di beberapa daerah, GNK meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Habib Syakur menilai, transparansi dalam pemilihan vendor atau penyedia makanan adalah kunci utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia mendesak adanya tindakan cepat dan terukur terhadap pihak-pihak yang lalai dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Harus ada evaluasi total, cepat, terukur, dan transparan terhadap SPPG yang membagikan makanan tidak sesuai standar gizi. Apalagi sampai terjadi kasus keracunan yang saat ini sedang marak. Nyawa dan kesehatan anak-anak kita tidak boleh dipertaruhkan oleh oknum yang hanya mengejar profit tanpa memedulikan kualitas,” pungkas Habib Syakur.
