HOLOPIS.COM, JAKARTA – Prabowo Subianto menghadiri acara *Indonesia Economic Outlook 2026* yang diselenggarakan di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempermudah kegiatan ekspor dan memangkas hambatan regulasi guna mendorong aktivitas ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat (13/2/2026).
“Kita akan permudah ekspor, buka pelabuhan-pelabuhan, lapangan-lapangan terbang untuk ekspor langsung. Kita akan permudah regulasi, supaya menumbuhkan kegiatan ekonomi,” ujarnya, dikutip Holopis.com, Sabtu (14/2/2026).
Sejalan dengan arahan Presiden, Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam laporannya memaparkan bahwa peningkatan ekspor menjadi salah satu pilar utama dari sisi permintaan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Sepanjang 2025, ekspor komoditas nonmigas tercatat tumbuh 7,66 persen. Dua komoditas andalan Indonesia menunjukkan performa impresif, yakni CPO dan turunannya (HS.15) yang tumbuh 27,94 persen dengan kontribusi 12,73 persen terhadap total ekspor. Sementara itu, besi dan baja (HS.72) tumbuh 8,41 persen dengan kontribusi 10,37persen.
Secara sektoral, sektor industri pengolahan menyumbang peningkatan nilai ekspor dengan kontribusi 10,77 persen dan pertumbuhan mencapai 14,47 persen. Dari sisi negara tujuan, ekspor ke Tiongkok tumbuh 7,11 persen dengan kontribusi 24,02 persen, sedangkan ekspor ke Amerika Serikat meningkat 16,66 persen dengan pangsa 11,47 persen dari total ekspor nasional.
“Ekspor kita, khususnya komoditas non-migas, merupakan pilar penting mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sepanjang 2025 mampu tumbuh kuat 7,66 persen. Bahkan ekspor ke Amerika mampu tumbuh lebih dari 16 persen, di tengah dinamika kebijakan tarif dari Presiden Trump,” kata Airlangga.
Dari sisi pelaku usaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) melalui Ketua Umum Shinta W. Kamdani mengapresiasi langkah pemerintah merilis berbagai paket kebijakan ekonomi di tengah ketidakpastian global, termasuk kebijakan tarif Amerika Serikat dan dinamika geopolitik.
Namun demikian, pelaku usaha menyoroti persoalan biaya logistik yang dinilai masih belum kompetitif.
“Ini adalah bagian dari yang disebut high cost economy,” tutur Shinta.
APINDO menyatakan kesiapan dunia usaha untuk bekerja sama dengan pemerintah menghadapi tekanan global. Meski demikian, kerja sama tersebut membutuhkan komitmen nyata dalam penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan.
Dalam pertemuan sebelumnya antara APINDO dan Presiden Prabowo, disampaikan bahwa Presiden memahami berbagai persoalan di lapangan, termasuk birokrasi dan implementasi kebijakan yang kerap tidak selaras dengan semangat deregulasi.
Pemerintah menekankan bahwa upaya mendorong ekspor dan meningkatkan daya saing nasional tidak hanya bergantung pada kesepakatan perjanjian perdagangan internasional.
Reformasi struktural di dalam negeri menjadi faktor krusial, mulai dari debottlenecking, deregulasi, penyederhanaan prosedur dan perizinan, hingga efisiensi logistik dan biaya produksi.
