HOLOPIS.COM, JAKARTA – Elite Partai Golkar kembali menggaungkan wacana koalisi permanen untuk mengawal pemerintahan Prabowo Subianto hingga 2029. Ide koalisi permanen itu sempat dilontarkan Golkar melalui Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas I 2025.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons wacana pembentukan koalisi permanen yang diusulkan Golkar. Ia bilang koalisi permanen sejatinya dengan rakyat.
“Kalau bagi PDI Perjuangan kan koalisi permanen itu dengan rakyat karena sistem politik kita pascajatuhnya Soeharto mengembalikan makna kekuasaan itu untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat,” kata Hasto di Jakarta, Minggu, (15/2/2026).
Hasto menuturkan, PDIP memegang teguh prinsip kekuasaan berada penuh di tangan rakyat. Maka itu, soal wacana pembentukan koalisi permanen, Hasto menyebut PDIP tak ikut mencampuri kedaulatan partai politik lain.
Dia mengatakan dinamika politik saat ini begitu dinamis. Sebab, terjadi perubahan konfigurasi peta politik nasional.
“Bisa diadakan kerja sama antarpartai politik, ya, tapi kalau ada suatu partai menggagas kerja sama permanen, ya, bagi PDI Perjuangan kami tidak mencampuri kedaulatan partai lain,” ujarnya.
Wacana koalisi permanen sempat dilempar Partai Golkar berdasarkan hasil Rapimnas I Tahun 2025 pada Desember tahun lalu. Usulan koalisi permanen itu dinilai sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan tujuan dari koalisi permanen itu untuk memastikan setiap kebijakan strategis pemerintah. Hal itu untuk peroleh dukungan politik yang stabil.
Lalu, ikhtiar itu untuk percepat proses pengambilan keputusan, serta menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang.
“Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan,” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/12/2025).
Dari keterangan resmi Partai Golkar, koalisi permanen sebagai transformasi pola kerja sama politik. Menurut dia, hal itu dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan.
“Koalisi permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden,” tutur Bahlil.
