HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan pada 2026 sebagai bagian dari program penguatan sektor kelautan. Pemerintah juga menetapkan sasaran pembangunan hingga 5.000 desa nelayan di seluruh Indonesia sampai 2029.
Target tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2). Program ini diarahkan untuk meningkatkan fasilitas dan produktivitas nelayan secara terintegrasi.
“Selama Republik Indonesia berdiri, belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian,” dikutip Holopis.com, Jumat (13/2).
Presiden menjelaskan, setiap desa nelayan akan dilengkapi sarana pendukung seperti pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, serta kendaraan operasional. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memperlancar distribusi hasil tangkapan dan meningkatkan nilai ekonomi.
Ia menegaskan, program tersebut tidak diberikan dalam bentuk bantuan langsung, melainkan dikelola melalui skema koperasi.
“Ini semua bukan hand out, bukan kita bagi-bagi ini, kita organisasi dalam koperasi, semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah,” jelasnya.
Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan dengan masa pengembalian yang lebih panjang agar tidak memberatkan nelayan.
“Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun,” ungkap Presiden.
Selain pembangunan desa nelayan, pemerintah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Ribuan koperasi dan gudang logistik disebut telah memasuki tahap pembentukan dan akan dilengkapi fasilitas penyimpanan, layanan kesehatan, hingga pembiayaan mikro.
“Semua barang subsidi akan punya akses. Rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” tegasnya.
Pendanaan program tersebut akan memanfaatkan optimalisasi dana desa yang telah berjalan selama satu dekade terakhir, dengan pengelolaan yang lebih terarah dan produktif. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan wilayah pesisir.
