HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya penguatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kebijakan yang ditetapkan berjalan sinergis, dapat diterima masyarakat, serta berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan.
Penegasan tersebut disampaikan Djamari saat memimpin Rapat Konsultasi antara Pimpinan dan Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II dan Menko Polkam di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
“Kemenko Polkam tidak memiliki struktur hingga ke daerah sehingga sangat membutuhkan peran strategis DPD RI sebagai salah satu jembatan penyampai informasi dari pusat ke daerah, maupun sebaliknya untuk memastikan arus informasi dari daerah ke pusat berjalan dengan baik,” ungkap Menko Polkam, dikutip Holopis.com.
Menurut Djamari, tantangan komunikasi di era digital semakin kompleks, terutama dengan maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan disinformasi serta kesalahpahaman di tengah masyarakat. Karena itu, forum komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sangat penting.
“Forum komunikasi seperti ini dinilai efektif untuk memastikan informasi tersampaikan secara tepat sekaligus memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti berbagai persoalan daerah,” tambahnya.
Menko Polkam menekankan, komunikasi yang solid menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah di daerah. Ia mengingatkan, kebijakan yang tidak diiringi komunikasi yang baik berisiko tidak memberikan dampak optimal bagi masyarakat.
“Apabila komunikasi ini terputus, maka kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pun tidak akan bisa efektif menyejahterakan rakyat kita,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas yang memimpin rombongan DPD RI menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan membawa aspirasi konkret dari daerah sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dengan Kemenko Polkam.
“DPD RI menilai komunikasi yang lebih erat diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan baik di daerah serta kondisi faktual di wilayah dapat segera disampaikan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPD RI memaparkan sejumlah isu strategis hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Isu-isu tersebut meliputi perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, potensi kerawanan sosial dan politik, penguatan early warning system, konflik agraria dan sumber daya alam, akurasi data kependudukan, hingga keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Kejahatan siber serta dinamika ruang digital juga menjadi perhatian bersama.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Kemenko Polkam menyatakan akan merespons melalui rekomendasi kebijakan serta langkah-langkah yang terkoordinasi lintas sektor.
Pada kesempatan yang sama, GKR Hemas juga menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dan penajaman kebijakan nasional. Ia berharap adanya dukungan pemerintah terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026, antara lain RUU Daerah Kepulauan, RUU Pemerintahan Aceh, dan RUU Pemerintahan Daerah, serta aspirasi terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan kebijakan nasional mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.
