HOLOPIS.COM, JAKARTA – Hamas pada Sabtu (07/02) mendesak tokoh dan pihak internasional untuk menekan Israel agar mengizinkan sebuah komite administratif independen Palestina menjalankan tugasnya di Jalur Gaza.
“Kegagalan komunitas internasional, para mediator, dan Amerika Serikat dalam memastikan komite ini bisa masuk ke Gaza telah meruntuhkan kepercayaan terhadap upaya menjaga ketenangan, mencapai perdamaian, dan membentuk dewan pemerintahan untuk menstabilkan Jalur Gaza,” ujar juru bicara Hamas Hazem Qassem, dikutip Holopis.com, Minggu (8/2).
Qassem meminta semua pihak terkait membuktikan klaim dan komitmen mereka melalui langkah nyata. Menurutnya, hal itu dapat dimulai dengan mengizinkan komite administratif tersebut beroperasi di Gaza serta memastikan mandatnya berjalan efektif pada tahap selanjutnya.
Ia juga menilai pembicaraan gencatan senjata tidak akan berarti jika Israel terus melanjutkan operasi militer di seluruh Jalur Gaza. Qassem menuding pemerintah Israel telah mengabaikan sejumlah kesepakatan yang sebelumnya dicapai.
Komite administratif yang dimaksud merupakan badan teknokratis yang dipimpin Ali Shaath, seorang insinyur senior sekaligus mantan wakil menteri perencanaan Otoritas Palestina. Komite tersebut dibentuk pada pertengahan Januari oleh Mesir, Qatar, dan Turkiye untuk mengelola Jalur Gaza selama masa transisi.
Sebagai informasi, gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 pada awalnya difokuskan pada pertukaran tahanan dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Usulan tahap kedua rencana perdamaian mencakup penarikan penuh militer Israel, pelucutan senjata Hamas, serta dimulainya proses rekonstruksi Gaza di bawah otoritas pemerintahan transisi.
