HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas berakhirnya perjanjian pengurangan dan pembatasan senjata serangan strategis (New START) antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia.
Pasalnya, berakhirnya perjanjian New START pada Kamis (5/2/2026) itu menambah ketidakpastian situasi keamanan global, yang dalam hal ini perang nuklir. Untuk itu, Indonesia mendesak kedua negara untuk segera berunding.
“Indonesia mendesak AS dan Rusia untuk melanjutkan perundingan mengenai pembaruan pembatasan dan pengurangan senjata ofensif strategis,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, dikutip Holopis.com, Minggu (8/2/2026).
Sebagaimana diketahui, berakhirnya New START memiliki makna, bahwa kedua negara tersebut tak lagi dibatasi perihal senjata nuklir untuk pertama kalinya sejak awal 1970-an.
Disampaikan Kemenlu melalui akun resminya di X, berakhirnya perjanjian tersebut meningkatkan risiko dimulainya kembali perlombaan senjata baru dan penggunaan senjata nuklir, serta menegaskan urgensi kemajuan nyata dalam pelucutan senjata nuklir.
“Indonesia memandang risiko yang ditimbulkan oleh senjata nuklir mengancam kelangsungan hidup dan masa depan umat manusia, sebab setiap penggunaannya akan menimbulkan dampak kemanusiaan yang katastropik,” kata Kemenlu RI.
Karena itu, Indonesia menyerukan kepada AS dan Rusia, serta negara-negara pemilik senjata nuklir lainnya, untuk mencegah perlombaan senjata baru.
Indonesia juga mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi kewajiban hukum berdasarkan Pasal VI Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) demi mencapai penghapusan total senjata nuklir dari muka bumi.
New START merupakan kesepakatan dengan periode 10 tahun yang ditandatangani oleh AS dan Rusia, dan mulai berlaku efektif mulai 5 Februari 2011. Kedua negara sepakat memperpanjang kesepakatan itu selama 5 tahun pada 2021.
Per Januari 2025, diketahui Rusia memiliki 4.309 hulu ledak nuklir, dan AS memiliki 3.700. Sementara, Prancis dan Inggris, yang merupakan sekutu AS yang terikat perjanjian, masing-masing memiliki 290 dan 225, dan China memiliki sekitar 600.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada Kamis menyatakan keinginannya merundingkan perjanjian nuklir yang lebih baik daripada New START, tetapi ia bersikeras bahwa China juga harus ikut dalam perjanjian nuklir yang baru.
