HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan bahwa Ukraina perlu menjadi negara yang netral dan bersahabat agar dapat hidup berdampingan dengan Rusia dalam jangka panjang. Pernyataan itu disampaikan Lavrov dalam wawancara dengan Russia Today pada Kamis (05/02).
“Ukraina harus bersahabat. Tidak harus menjadi sekutu, tetapi negara yang netral dan bersahabat,” ujar Lavrov, dikutip Holopis.com, Kamis (05/02).
Lavrov menekankan bahwa sikap tersebut harus disertai penghormatan terhadap hak-hak warga yang tinggal di wilayah yang tetap menjadi bagian dari Ukraina. Menurutnya, penghormatan itu tidak hanya mencakup akses terhadap kebutuhan dasar seperti kehangatan, makanan, dan air, tetapi juga hak asasi manusia fundamental.
Ia menyebut hak-hak tersebut meliputi kebebasan berbahasa, pendidikan, dan beragama. Lavrov menambahkan, perjanjian apa pun yang ditandatangani Ukraina tidak boleh melanggar hukum internasional maupun Konstitusi Ukraina yang menjamin hak kelompok etnis minoritas.
Lebih lanjut, Lavrov mengatakan Rusia telah berulang kali menegaskan kepada Washington bahwa prioritas Moskow dalam penyelesaian konflik Ukraina bukanlah soal wilayah, melainkan perlindungan terhadap rakyat.
“Prioritas kami adalah rakyat yang hidup di wilayah-wilayah ini. Rakyat Rusia yang berbicara dan membesarkan anak-anak mereka untuk berbicara bahasa Rusia, yang telah membangun wilayah-wilayah ini selama berabad-abad,” kata Lavrov.
Ia juga mengkritik rencana penyelesaian perdamaian Ukraina yang dirujuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Lavrov, dokumen tersebut tidak memuat pemulihan hak-hak etnis Rusia maupun minoritas nasional lainnya, termasuk jaminan kebebasan beragama.
Lavrov menegaskan bahwa kebebasan berbahasa dan beragama tercantum dalam Piagam United Nations dan tidak boleh dijadikan bahan tawar-menawar.
Sementara itu, putaran kedua perundingan Rusia–Ukraina yang dimediasi Amerika Serikat berakhir di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Kamis (05/02). Kedua pihak menyepakati pertukaran tahanan dalam skala besar, namun belum mencapai terobosan terkait isu utama seperti pengaturan wilayah dan gencatan senjata.
Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Rustem Umerov menyatakan delegasi Ukraina tetap berupaya mewujudkan “perdamaian yang bermartabat dan langgeng,” meski tidak merinci hasil konkret dari perundingan tersebut.

