HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadikan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai prioritas nasional.
Permintaan tersebut muncul setelah tragedi meninggalnya seorang siswa SD berusia 10 tahun di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga bunuh diri karena keluarganya tidak mampu membeli buku dan alat tulis.
“Harus ada komitmen bersama antara pusat dan daerah agar kebutuhan dasar anak untuk belajar terpenuhi di seluruh pelosok negeri,” kata Habib dikutip Holopis.com, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, peristiwa ini menjadi pukulan bagi dunia pendidikan nasional dan harus menjadi momentum evaluasi serius bagi pemerintah.
“Ini peristiwa yang membuat bangsa prihatin. Program pemenuhan kebutuhan dasar seperti buku dan alat tulis harus disiapkan secara sistematis. Pemerintah wajib memiliki peta pendidikan yang akurat dan pendataan utuh terkait kebutuhan riil di kawasan 3T,” ucapnya.
Pendidikan 3T Butuh Penanganan Khusus dan Darurat
Habib menegaskan, pendidikan di wilayah 3T tidak bisa disamakan dengan daerah maju. Pemerintah diminta memberikan perhatian khusus bahkan penanganan darurat agar kesenjangan pendidikan tidak semakin melebar.
Ia memaparkan berbagai persoalan yang masih terjadi di wilayah 3T, seperti akses geografis yang sulit, kemiskinan struktural, hingga minimnya fasilitas sekolah.
Bahkan, menurutnya, masih banyak sekolah di NTT yang mengalami kerusakan berat hingga hampir ambruk, tetapi tetap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Selain persoalan infrastruktur, Habib juga menyoroti minimnya tenaga pendidik di daerah terpencil. Banyak guru disebut tidak mampu bertahan lama karena beratnya tantangan hidup serta kurangnya insentif tambahan.
“Banyak guru hanya bertahan dua sampai tiga tahun. Tidak ada tunjangan khusus sebagaimana profesi lain. Kondisi ini jelas berdampak pada kualitas dan keberlanjutan pendidikan anak-anak kita di sana,” katanya.
Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pemerataan kualitas pendidikan nasional jika tidak segera diatasi.
DPR Ingatkan Komitmen Anggaran Pendidikan 20 Persen
Habib juga mengingatkan pemerintah agar konsisten menjalankan aturan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD.
Ia menilai, tanpa pengalokasian anggaran yang tepat dan berkelanjutan, kebijakan pendidikan hanya akan bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan di wilayah terpencil.
Menurutnya, pendidikan di daerah 3T harus menjadi prioritas utama jika Indonesia ingin menciptakan generasi yang merata, berkualitas, dan berdaya saing di masa depan.
