HOLOPIS.COM, JAKARTA – Arief Hidayat resmi pensiun sebagai hakim konstitusi tepat di usia 70 tahun pada Selasa, (3/2/2026). Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) itu sudah mengabdi sebagai hakim konstitusi selama 13 tahun.
Pensiunnya Arief menandai berakhirnya perjalanan panjang seorang akademisi yang bertransformasi menjadi negarawan di bidang hukum tata negara.
Arief dikenal sebagai hakim konstitusi yang memiliki latar belakang akademik kuat. Dengan cirinya yang menampilkan gaya komunikasi tenang, Arief punya pemikiran konstitusional yang banyak memengaruhi putusan strategis MK.
Sebelum jadi hakim MK, Arief merupakan Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Dia tercatat pernah menjabat Ketua Persatuan Alumni GMNI periode 2021-2026.
Ia menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum dengan meraih gelar sarjana hukum pada 1980 dari Undip. Karier akademiknya dibangun dari bawah, mulai dari dosen hingga mencapai jabatan profesor.
Latar belakang akademisi ini membuat Arief kerap menekankan pentingnya konstitusi sebagai living constitution yang mesti dibaca sesuai perkembangan zaman. Tapi, mesti tetap berpijak pada nilai-nilai dasar negara.
Pengabdian di Undip
Sebelum masuk ke MK, Arief Hidayat dikenal luas di dunia kampus sebagai pengajar, peneliti, dan pemikir hukum tata negara. Di Undip, ia aktif menulis jurnal, buku, serta menjadi narasumber berbagai forum ilmiah.
Sebagai Guru Besar Undip, Arief berperan membentuk generasi baru sarjana hukum yang kritis terhadap isu konstitusional, demokrasi, dan ketatanegaraan.
Arief dilantik sebagai Hakim MK di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 1 April 2013. Dia menggantikan Mahfud MD melalui pemilihan di Komisi III DPR.
Dalam karirnya, ia pernah dipercaya menjabat sebagai Ketua MK pada 14 Januari 2025. Di era kepemimpinannya, MK menghadapi berbagai perkara besar, mulai dari sengketa hasil pemilu, pengujian undang-undang strategis, hingga isu sensitif terkait kewenangan lembaga negara.
Arief dikenal dengan gaya kepemimpinan yang relatif moderat dan akademis. Dalam berbagai kesempatan, ia kerap menekankan pentingnya etika hakim konstitusi dan integritas lembaga.
Selain itu, Arief juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil putusan yang berdampak luas bagi masyarakat. Pun, Arief juga sering menyoroti pentingnya hakim konstitusi tetap menjadi negarawan, bahkan setelah purna tugas.
Kini, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Arief resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai hakim konstitusi saat usianya genap 70 tahun. MK pun menggelar acara khusus untuk melepas masa tugas Arief. Di acara itu, hadir para tokoh hukum nasional, mantan hakim MK, serta pejabat negara.
Dalam momen itu, Arief juga meluncurkan buku berjudul Memoar 70 Tahun Arief Hidayat dan Warisan Pemikiran Seorang Guru. Di buku itu, dia merangkum perjalanan hidup, pemikiran, serta refleksinya selama berkiprah di dunia akademik dan konstitusi.
Meski sarat dengan nuansa formal, acara pensiun Arief berlangsung cair. Ia beberapa kali melontarkan guyonan. Salah satunya soal candaan kesejahteraan pensiunan hakim konstitusi seperti kenaikan gaji seperti di Aljazair.
Di balik candaan tersebut, Arief menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga martabat hakim konstitusi setelah pensiun. Hal itu penting agar hakim MK tetap independen dan jadi negarawan.
Bagi Arief, menarik jika ada kebijakan pemerintah RI yang menaikan gaji pensiunan hakim MK seperti di Aljazair. Dengan kenaikan gaji pensiunan itu untuk menjaga martabat dan tetap jadi negarawan.
“Itu menarik sekali kalau itu dipraktikkan di Indonesia. Tapi, bukan untuk saya, untuk yang berikutnya saja,” kata Arief, dalam acara khusus yang digelar MK, pada Selasa, (3/2/2026).
