HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan bahwa pengembangan pariwisata ramah Muslim di Indonesia bukan merupakan upaya untuk mengubah identitas atau karakter budaya lokal suatu destinasi wisata.
Sebaliknya, kebijakan ini merupakan strategi nasional untuk memperkuat daya saing ekonomi syariah dan menarik investasi berkualitas. Hal tersebut disampaikan Ni Luh Puspa dalam acara Driving Indonesia’s Halal Industry Competitiveness & Global Export Readiness di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
“Kita tidak mengubah karakter destinasi. Kekuatan pariwisata Indonesia justru terletak pada tradisi, budaya, dan local wisdom. Layanan ramah Muslim hadir sebagai pelengkap standar pelayanan agar wisatawan merasa nyaman, tanpa menghilangkan kekhasan setempat,” ujar Ni Luh.
Langkah agresif pemerintah ini didasari oleh potensi ekonomi yang masif. Populasi Muslim dunia diprediksi mencapai 2,5 miliar jiwa pada 2035. Khusus sektor pariwisata, jumlah wisatawan Muslim global diperkirakan menembus 245 juta orang pada 2030 dengan total belanja mencapai 235 miliar dolar AS.
Indonesia, yang memiliki 248 juta penduduk Muslim (87% dari total populasi), diposisikan sebagai pemain kunci. Wamenpar menyebut ada 19 provinsi di Indonesia dengan populasi Muslim di atas 90 persen yang menjadi ekosistem alami bagi pengembangan sektor ini.
Sebagai bentuk keseriusan, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Bank Indonesia meluncurkan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI). Indeks ini menjadi standar kesiapan daerah dalam melayani wisatawan Muslim internasional. Saat ini, 15 provinsi telah ditetapkan sebagai unggulan, dengan Aceh dan Banten meraih pengakuan khusus.
Dalam upaya memperkuat ekosistem di tingkat akar rumput, Kemenpar telah memfasilitasi penerbitan 14.694 sertifikat halal bagi UMKM yang tersebar di 391 desa wisata. Langkah ini dibarengi dengan penyusunan standar nasional layanan pariwisata ramah Muslim hasil kolaborasi bersama Bappenas dan Bank Indonesia guna menjamin konsistensi kualitas layanan.
Selain itu, Kemenpar juga menginisiasi fasilitasi business matching pembiayaan syariah melalui sinergi strategis dengan KNEKS, OJK, dan Kementerian UMKM untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha lokal. Ni Luh menambahkan bahwa sektor ini juga dirancang menjadi magnet investasi syariah di sektor riil karena sifatnya yang padat karya dan inklusif.
“Pariwisata ramah Muslim adalah platform utama investasi syariah yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kami optimistis Indonesia mampu menjadi destinasi terdepan di dunia,” pungkasnya.
