HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak terima dengan tudingan pembangunan di IKN Nusantara mangkrak.
Saat acara diskusi di Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah, mantan Wali Kota Solo itu memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan tidak ada proyek yang mangkrak.
Gibran menjelaskan bahwa proyek strategis nasional tersebut telah menunjukkan kemajuan signifikan dan berjalan sesuai rencana.
“Tidak ada yang mangkrak di IKN ya. Pembangunannya sudah sesuai timeline yang ada,” kata Gibran dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (27/1).
Menurut Gibran, berdasarkan hasil kunjungannya pada Desember 2025 menunjukkan progres yang signifikan.
“Desember 2025 saya ke sana, dua minggu setelahnya Pak Presiden juga ke sana. Progresnya cukup bagus, sesuai timeline semua. PR-nya sekarang tinggal membangun gedung legislatif dan yudikatif,” jelasnya.
Gibran menggambarkan IKN sebagai kota masa depan yang nyaman dan layak huni.
“Ini kota yang sangat hidup, udaranya bersih, bebas macet, dan insyaallah aman dari bencana. Jadi, ini tempat yang sangat ideal untuk anak-anak muda. Kita bukan hanya memindahkan kantor, tapi juga membangun mindset yang baru,” klaimnya.
Seiring berjalannya waktu, Wapres mengungkapkan, berbagai fasilitas penunjang juga akan terus bertambah.
“Akan muncul bangunan-bangunan komersial seperti supermarket, pusat hiburan, sport center, dan lainnya,” imbuhnya.
Saat seorang mahasiswa, Dewangga, menanyakan perkembangan pembangunan di sana, Wapres menjelaskan bahwa proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan terus menunjukkan kemajuan signifikan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah fokus menuntaskan pembangunan seluruh fasilitas pemerintahan agar pemindahan dapat dilakukan tepat waktu.
“Sekarang kita kejar pembangunan untuk DPR dan lembaga yudikatif seperti MA, MK, dan lainnya,” ujarnya.
Wapres menambahkan, pemerintah optimistis seluruh infrastruktur utama dapat diselesaikan pada 2028.
“Kita doakan yang terbaik, nanti 2028 selesai semua dan kita bisa pindah ke sana. Mungkin 2029 dan seterusnya, seluruh kegiatan pemerintahan sudah efektif dilakukan di IKN,” tutupnya.
