HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Mesir Abdel-Fattah al-Sisi memperingatkan bahwa rencana pemindahan lebih dari dua juta warga Palestina dari Jalur Gaza berpotensi memicu dampak keamanan, ekonomi, dan sosial yang serius, tidak hanya bagi kawasan Timur Tengah, tetapi juga Eropa dan negara-negara Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Sisi pada Sabtu (24/1).
“Relokasi massal penduduk Gaza akan menghancurkan perjuangan Palestina dan berisiko mendorong ratusan ribu pengungsi menuju Eropa serta negara-negara Barat, yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi berat bagi stabilitas global,” kata Sisi, dikutip Holopis.com, Minggu (25/1).
Sisi menegaskan bahwa dampak dari pemindahan penduduk Gaza tidak dapat ditanggung oleh pihak mana pun. Oleh karena itu, Mesir menolak segala upaya yang bertujuan memaksa warga Palestina meninggalkan tanah airnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sisi juga menyoroti perlunya menghentikan praktik-praktik sistematis yang merugikan warga Palestina di wilayah pendudukan. Ia kembali menegaskan posisi Mesir yang menentang pemindahan paksa penduduk Gaza dalam bentuk apa pun.
“Bantuan kemanusiaan harus dapat disalurkan ke Jalur Gaza tanpa hambatan. Fase kedua dari perjanjian gencatan senjata harus dilaksanakan sepenuhnya, dan proses rekonstruksi harus segera dipercepat untuk menjamin kehidupan yang layak bagi warga Gaza,” lanjutnya.
Menurut Sisi, Mesir terus mengerahkan berbagai upaya diplomatik untuk memastikan gencatan senjata dijalankan secara menyeluruh. Ia menegaskan komitmen negaranya untuk menggagalkan setiap langkah yang berpotensi melemahkan atau menghindari kesepakatan tersebut.
Sebagai latar belakang, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tahun lalu mengumumkan rencana perdamaian tiga fase yang terdiri atas 20 poin, dengan tujuan mengakhiri konflik Israel-Hamas yang pecah pada Oktober 2023. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada Oktober 2025, meski selama fase pertama kedua pihak kerap saling menuduh melakukan pelanggaran.
Awal bulan ini, pemerintahan Trump mengumumkan dimulainya fase kedua dari rencana perdamaian tersebut. Fokus pembahasan bergeser dari gencatan senjata menuju isu demiliterisasi, pembentukan tata kelola teknokratis, serta rekonstruksi pascakonflik di Jalur Gaza.
