HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dinilai punya agenda strategis dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Dengan menjadi agenda prioritas, kemandirian industri pertahanan RI saat ini sudah memperlihatkan kemajuan.
Pengamat Militer dan Intelijen Ridlwan Habib menilai era Prabowo sudah ada kemajuan signifikan dalam produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Pasalnya, dalam mewujudkan kemandirian penuh produksi alutsista tanpa impor masih ada tantangan struktural.
Dia mengatakan kemajuan itu karena ada beberapa kategori alutsista yang sudah dikuasai sepenuhnya teknologinya oleh industri dalam negeri. Menurut Ridlwan, upaya itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam UU itu mengatur pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri mesti memprioriaskan produksi dalam negeri.
Pun, pemenuhan kebutuhan itu juga mesti diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan seperti Peraturan Presiden atau Perpres tentang kebijakan umum pertahanan negara. Lalu, didukung dengan penguatan ekosistem industri pertahanan nasional.
Ridlwan menyebut untuk pengadaan tanpa impor, RI sudah bisa menguasai penuh beberapa alutsista. “Contohnya senapan, amunisi, kapal patroli, dan kendaraan taktis seperti Maung atau Anoa. Itu sudah mayoritas buatan kita sendiri,” kata Ridlwan, dalam keterangannya, dikutip pada Minggu, (25/1/2026).
Lebih lanjut, ia mencontohkan sektor senjata ringan yang alutsista sudah dikuasai RI antara lain pistol, senapan serbu, dan amunisi kaliber kecil merupakan contoh utama. Kemudian, ia menuturkan PT Pindad (Persero) sebagai BUMN strategis sudah menghasilkan berbagai varian pistol (G2 Combat, MAGNUM, dan lainnya.
Kemudian, ia juga mencontohkan senapan serbu seri SS seperti Senapan Serbu 1, 2, hingga model terbaru SS3 yang dipakai oleh TNI maupun Polri.
Dia menuturkan kebijakan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian sejak beberapa tahun terakhir juga mengarahkan agar kebutuhan senjata ringan standar dipenuhi dari produksi dalam negeri. Pun, spesifikasinya terpenuhi.
Kini, pengadaan pistol dan senapan serbu untuk prajurit TNI/Polri tak lagi bergantung pada impor. Selanjutnya, untuk kategori amunisi kecil (5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm), Pindad sudah meningkatkan kapasitas produksinya secara signifikan.
Dia menyebut pada 2020, Pindad juga mampu memproduksi hingga 400 juta butir peluru per tahun. Angka itu naik dari 225 juta butir tahun sebelumnya. Ridlwan mengatakan untuk suku cadang atau spareparts, RI saat ini sudah jauh lebih mandiri.
“Pesawat, kapal, dan tank kita sekarang banyak yang ‘jeroannya’ atau suku cadangnya sudah diproduksi oleh industri dalam negeri maupun UMKM mitra DEFEND ID,” tutur Ridlwan.
Ridlwan menambahkan kapasitas itu terus ditingkatkan dengan modernisasi pabrik. Dengan modernisasi itu ditargetkan mencapai 600 juta butir per tahun agar bisa memenuhi seluruh kebutuhan TNI-Polri dan mengurangi harga satuan peluru.
Kata dia, pemerintah juga mesti mendorong peningkatan kapasitas. Langkah itu seperti melakukan investasi penggantian mesin-mesin produksi amunisi yang sudah tua. Upaya itu demi efisiensi dan penurunan biaya.
Penguatan Ekosistem Industri
Perkembangan industri pertahanan juga didukung kolaborasi antara BUMN dan industri swasta nasional. Kolaborasi itu jadi kunci penguatan ekosistem industri pertahanan. Pasalnya, sudah ada beberapa perusahaan swasta kini berperan aktif sebagai pemasok komponen, suku cadang, hingga alutsista pendukung.
Salah satu swasta yang terlibat aktif adalah PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (PT NKRI). Dalam rekam jejaknya, PT NKRI memiliki lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen senjata dan amunisi. Selain itu, NKRI juga memproduksi suku cadang presisi bagi pesawat, kapal, dan kendaraan taktis.
Kemudian, pabrik PT NKRI di Bandung juga punya kemampuan memproduksi selongsong peluru, proyektil, sampai komponen mekanik presisi. Dengan adanya fasilitas NKRI bisa perkuat kemandirian industri hulu-hilir.
Berikutnya, ada PT RepublikDefensindo yang juga berkontribusi aktif dalam produksi kendaraan khusus militer mulai dari truk militer, rantis 4×4, hingga kendaraan amfibi berantai. Lalu, pada 2020, PT RepublikDefensindo bekerja sama dengan BUMN pertahanan untuk bangun fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm secara terpadu.
Adapun untuk sektor amunisi, pabrik swasta pertama Indonesia milik PT Sapta Inti Perkasa juga sudah beroperasi sejak 2024 di Malang. Pabrik itu bisa memproduksi hulu ledak (brass cup), selongsong, dan merakit munisi kaliber 5,56 mm serta 9 mm dengan target awal masing-masing 100 juta butir per tahun.
