HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam upaya perdamaian Palestina melalui keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, yakni sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam keteranganya di Bad Ragaz, Swis, Jumat 23 Januari 2026. Ia menjelaskan, salah satu agenda utama Presiden adalah penandatanganan Piagam BoP, yang merupakan kelanjutan dari proses panjang dialog dan pertemuan sejumlah negara, khususnya negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terkait situasi di Palestina.
“Kesepakatan pembentukan BoP lahir dari tekad bersama untuk melibatkan komunitas internasional secara lebih konkret guna mencapai perdamaian yang bersifat permanen di Gaza,” ujar Menlu Sugiono dalam siaran persnya yang diterima Holopis.com, Jumar (23/1/2026).
Sugiono menyampaikan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut kemudian berlanjut hingga pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahun 2025 lalu, yang kemudian menjadi momentum penandatanganan piagam Board of Peace.
Lebih lanjut, Menlu Sugiono melanjutkan, bahwa Indonesia memandang penting untuk bergabung karena sejak awal konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya bagi Palestina. Sehingga bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut jelas telah dilakukan pertimbangan yang sangat matang dan mendalam.
“Meski proses pembentukan badan ini berlangsung relatif cepat, Presiden Prabowo memutuskan Indonesia menjadi bagian dari BoP setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis,” tegasnya.
Keputusan tersebut juga diambil melalui konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Menlu mengungkapkan bahwa sejumlah negara sepakat untuk bergabung, antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, serta Indonesia.
Terakhur, Menlu juga meyakini keberadaan BoP merupakan langkah konkret yang telah lama dinantikan dalam mengawal proses perdamaian Palestina.
“Kehadiran negara-negara tersebut diharapkan dapat memastikan setiap langkah yang diambil tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara,” pungkasnya.
