HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) resmi menetapkan arah kebijakan tahun anggaran 2026 dengan fokus pada digitalisasi perizinan dan penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Langkah ini diambil guna merespons lonjakan performa pariwisata nasional yang melampaui target pada tahun sebelumnya.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1/2026), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa implementasi Tourism 5.0 menjadi pilar utama kerja pemerintah tahun ini.
“Fokus kami pada Tourism 5.0 tahun ini diarahkan pada digitalisasi perizinan event. Ini krusial untuk memperkuat program Event by Indonesia dan memastikan pariwisata kita lebih berkualitas dan kompetitif,” ujar Widiyanti.
Selain aspek digital, Kemenpar mengalokasikan sumber daya besar untuk peningkatan kualitas tenaga kerja pariwisata. Widiyanti merinci sejumlah target ambisius dalam bidang kelembagaan dan SDM untuk tahun 2026, yang mencakup fasilitasi pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi 1.900 tenaga kerja.
Program ini diperkuat dengan pelatihan soft skills, manajerial, dan pariwisata berkelanjutan yang ditargetkan menjangkau 2.090 orang di 38 provinsi. Selain itu, jalur pendidikan vokasi melalui enam Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di bawah naungan Kemenpar diproyeksikan bakal menghasilkan 2.950 lulusan praktisi siap kerja.
“SDM adalah pusat dari pembangunan pariwisata. Kami tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi memastikan standar kualitas internasional melalui sertifikasi,” tambah Menpar.
Rencana kerja 2026 juga mencakup penguatan aspek keselamatan berwisata dan pengembangan desa wisata sebagai penopang ekonomi kerakyatan. Kemenpar berupaya menjaga momentum keberhasilan tahun 2025, di mana kunjungan wisatawan mancanegara diproyeksikan mencapai 15,3 juta kunjungan, melampaui target awal RKP sebesar 15 juta.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, memberikan catatan agar seluruh rencana kerja tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Kami mendorong Kemenpar menyiapkan program yang substansial. APBN harus menjadi modal dasar yang menyejahterakan rakyat secara luas,” tegas Saleh.
Rapat kerja tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa beserta jajaran eselon I dan II Kemenpar, menandai dimulainya eksekusi strategis sektor pariwisata untuk periode anggaran 2026.
