HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepastian hukum dan pemberantasan korupsi merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan iklim investasi yang sehat serta keadilan sosial.
Penegasan ini disampaikan dalam pidato pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026, menekankan komitmen pemerintah untuk menegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” tegas Presiden Prabowo Subianto di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Presiden menyampaikan komitmennya untuk memastikan hukum ditegakkan di atas segala kepentingan. Ia mengungkapkan bahwa sejak 2025, pemerintah secara terbuka dan tegas menghadapi persoalan korupsi sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional.
“Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” katanya.
Kepala Negara mengungkapkan temuan penyalahgunaan besar di awal pemerintahannya, termasuk dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah. Penegakan hukum secara nyata dilakukan, salah satunya dengan menyita jutaan hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal.
“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal… Saya menyebutnya secara terang-terangan ini ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, ekonomi dengan praktik yang rakus,” ujar Presiden.
Hasil dari upaya penegakan hukum yang konsisten, menurut Presiden, telah berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan ekstrem ke level terendah dalam sejarah. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.
“Tidak ada yang lebih rentan, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan,” ujar Presiden. “Itulah misi saya sekarang untuk membuat rakyat Indonesia yang paling miskin, yang paling lemah, tersenyum. Saya pikir sebagian dari itu adalah kita harus memerangi korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang,” tandasnya.
Pidato ini menegaskan pesan bahwa Indonesia membuka pintu bagi investasi global dengan satu prasyarat dasar yang tidak dapat ditawar: supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat sebagai landasan utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
