Founder NIC Sebut Ada Relasi Kuasa di Balik Lambannya Proses Hukum Firli Bahuri

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menilai penanganan kasus hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (purn) Firli Bahuri tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan individu, melainkan harus dibaca dalam kerangka yang lebih besar, yakni soal relasi kuasa, perlindungan politik, dan permainan kepentingan di balik layar.

“Kasus Firli Bahuri bukan hanya soal satu nama. Ini cermin bagaimana hukum diuji ketika menyentuh lingkar inti kekuasaan. Pertanyaan publik hari ini bukan lagi sekadar siapa yang salah, tapi siapa yang melindungi, siapa yang mengatur tempo, dan siapa yang memastikan proses ini berjalan lambat atau cepat,” ujar Abdullah Kelrey dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2026).

Kelrey menegaskan, dalam setiap skandal besar di republik ini selalu ada dua panggung. Panggung pertama adalah yang terang, tempat tersangka diumumkan dan proses hukum dipertontonkan ke publik. Panggung kedua adalah yang gelap, tempat keputusan strategis sebenarnya diambil.

“Sejarah menunjukkan, setiap kali hukum menyentuh figur yang berada di pusat pusaran kekuasaan, selalu muncul tarian pengalihan isu, pengaburan, bahkan pesan-pesan simbolik yang ditujukan bukan kepada publik, melainkan kepada mereka yang berani bersuara,” katanya.

Menurut Kelrey, praktik semacam itu berbahaya bagi demokrasi karena menggerus kepercayaan publik terhadap independensi penegakan hukum. Ia mengingatkan bahwa kekuatan yang terus bersembunyi di balik bayangan pada akhirnya akan tercatat bukan sebagai pelindung negara, melainkan sebagai dalang yang mengatur dari balik kelir.

“Zaman sudah berubah. Kegelapan bukan lagi tempat aman. Ia hanya menunda, tidak menghapus. Pada akhirnya bukan penari yang dicatat sejarah, tetapi siapa yang menabuh gendang,” tegasnya.

Untuk diketahui, Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Namun hingga kini, proses hukum tersebut masih menjadi sorotan publik karena dinilai berjalan lambat dan penuh kontroversi.

Abdullah Kelrey mendesak aparat penegak hukum agar bekerja secara transparan dan independen, tanpa intervensi kekuatan politik atau kepentingan apa pun.

“Hukum yang dipermainkan hari ini akan menuntut penjelasan esok hari. Bukan hanya dari yang berdiri di depan kamera, tetapi juga dari mereka yang selama ini merasa aman di balik layar,” pungkasnya.