Donald Trump Nilai PBB Tetap Perlu Beroperasi, Dewan Perdamaian Jadi Alternatif
HOLOPIS.COM, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (20/1) menyatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebaiknya tetap beroperasi karena memiliki potensi besar. Namun, ia juga membuka kemungkinan bahwa Dewan Perdamaian yang diusulkannya dapat menggantikan peran organisasi internasional tersebut.
Terpantau Holopis.com, Kamis (22/1), pernyataan itu disampaikan Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih yang berlangsung hampir dua jam, bertepatan dengan peringatan satu tahun masa jabatan keduanya. Dalam kesempatan tersebut, Trump berulang kali mengkritik PBB karena dinilai tidak efektif dalam menghentikan berbagai perang di dunia, meski ia mengakui kapasitas organisasi tersebut masih sangat besar.
Dewan Perdamaian sendiri awalnya diperkenalkan sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang disusun Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina serta mendukung rekonstruksi Jalur Gaza.
Namun, draf piagam Dewan Perdamaian yang dilaporkan terlampir dalam surat undangan kepada sejumlah pemimpin dunia justru tidak mencantumkan Gaza sama sekali. Dokumen tersebut menguraikan visi yang lebih luas, yakni pembentukan badan internasional yang dikendalikan Amerika Serikat dengan mandat membantu penyelesaian konflik dan perang di berbagai belahan dunia, peran yang selama ini dijalankan PBB.
Sejumlah diplomat menilai konsep tersebut berpotensi menggeser fungsi PBB. Seorang diplomat menyebut Dewan Perdamaian sebagai ‘PBB ala Trump’ yang dinilai mengabaikan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB. Sementara itu, tiga diplomat Barat lainnya menilai keberadaan dewan tersebut berisiko melemahkan PBB apabila benar-benar direalisasikan.
Menanggapi wacana tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui pernyataan juru bicaranya menegaskan bahwa negara-negara anggota memiliki kebebasan untuk bergabung dalam berbagai forum atau kelompok internasional.
“Sekretaris Jenderal meyakini bahwa negara-negara anggota bebas untuk bergabung dalam kelompok-kelompok yang berbeda,” kata Farhan Haq, Wakil Juru Bicara Sekjen PBB, pada Minggu (18/1), saat menanggapi pertanyaan terkait draf piagam Dewan Perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat.
Penjelasan Dewan Perdamaian Buatan Donald Trump
Secara struktur, Dewan Perdamaian akan dikendalikan oleh dewan eksekutif yang dipimpin langsung oleh Trump. Dewan tersebut terdiri dari tujuh tokoh utama, yakni Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, serta menantu Trump Jared Kushner.
Selain itu, struktur kepemimpinan Dewan Perdamaian juga melibatkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Kelompok Bank Dunia Ajay Banga, serta Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Sementara itu, dukungan Indonesia dan negara-negara lain diumumkan secara resmi melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam pernyataan itu, disebutkan bahwa Indonesia bersama negara-negara Muslim lainnya menyambut undangan dari Presiden Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian.