Hamas Desak Dunia Tekan Israel Hentikan Pelanggaran di Gaza
HOLOPIS.COM, JAKARTA - Hamas pada Selasa (20/1) menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil langkah konkret guna menekan Israel agar segera dan sepenuhnya menghentikan apa yang disebut sebagai pelanggaran berulang terhadap perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza.
Seruan tersebut disampaikan melalui sebuah memorandum politik yang diajukan Hamas kepada para mediator, yakni Mesir, Qatar, dan Turkiye, serta kepada pihak penjamin dan organisasi internasional. Penyampaian memorandum itu bertepatan dengan 100 hari sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025.
Dalam dokumen tersebut, Hamas menegaskan komitmen penuh mereka terhadap kesepakatan gencatan senjata dan menyebutnya sebagai kerangka kerja yang bersifat mengikat.
“Perjanjian bertujuan untuk menghentikan pertumpahan darah, alih-alih tameng politik untuk melanjutkan agresi atau mengulangi kebijakan genosida”, demikian pernyataan Hamas, dikutip Holopis.com, Rabu (21/1).
Hamas juga memaparkan data korban sejak gencatan senjata diberlakukan. Disebutkan bahwa sebanyak 483 warga Palestina tewas di Gaza, termasuk 169 anak-anak, 64 perempuan, 191 warga sipil laki-laki, serta 39 anggota faksi Palestina. Dari jumlah tersebut, 96,3 persen korban dilaporkan berada di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan terlindungi berdasarkan perjanjian.
Selain korban jiwa, memorandum itu menuding Israel telah melakukan sedikitnya 1.298 pelanggaran terhadap gencatan senjata. Rinciannya mencakup 428 insiden penembakan langsung, 66 kali masuknya kendaraan militer ke zona gencatan senjata, serta 604 serangan udara dan artileri yang menyasar kawasan permukiman sipil.
Hamas juga menuduh Israel menghambat sistem kesehatan di Gaza dengan memblokir masuknya pasokan medis penting dan bahan rekonstruksi. Selain itu, Israel dituding tidak membuka akses bantuan kemanusiaan sebagaimana disepakati, serta memanipulasi jumlah truk bantuan yang diizinkan masuk ke wilayah tersebut.
Dalam memorandum itu, Hamas mendesak agar fase pertama perjanjian gencatan senjata dipenuhi secara penuh dan segera dilanjutkan ke fase kedua, yang mencakup penarikan total pasukan Israel dari Gaza. Hamas juga menekankan pentingnya memastikan Israel mematuhi garis penarikan pasukan yang telah disepakati.
Lebih lanjut, Hamas menyerukan pembentukan mekanisme pemantauan internasional yang netral di lapangan untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata serta penyaluran bantuan kemanusiaan. Mereka juga menuntut masuknya 600 truk bantuan setiap hari, termasuk 50 truk bahan bakar, di bawah pengawasan internasional dan dengan operasi bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bebas hambatan.
Selain itu, Hamas mendesak agar Israel segera membuka Perlintasan Rafah guna memungkinkan masuknya pasokan medis, bahan bangunan, serta peralatan konstruksi yang dibutuhkan untuk proses rekonstruksi.
Hamas turut menuntut agar Israel ditekan untuk mengungkap nasib seluruh tahanan, membebaskan perempuan dan anak-anak, serta memulangkan jenazah yang masih berada di pihak Israel.
Sementara itu, sebuah komite teknokratik Palestina beranggotakan 15 orang yang dibentuk untuk mengelola Gaza pascaperang secara sementara, secara resmi mulai bekerja di Kairo pada Jumat (16/1).
Namun, pada Selasa (20/1), surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa Israel secara sengaja menghalangi masuknya komite teknokratik tersebut ke Gaza. Akibatnya, kelompok tersebut disebut tidak mengetahui kapan dan bagaimana mereka dapat memulai tugas mereka di lapangan.