HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Wali Kota Madiun Maidi dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Maidi diciduk KPK diduga terseret dalam kasus dugaan proyek dan dana CSR di Pemkot Madiun.
Nama Maidi pun muncul dalam pencarian Google yang sedang trending. Menilik dari profilnya, pria 63 tahun itu memiliki pengalaman panjang sebagai birokrat tulen.
Mengutip dari laman Pemkot Madiun, Senin, (19/1/2026), Maidi sebelum mengabdi sebagai birokrat, sempat lama menjadi seorang guru. Dia pernah mengajar sebagai guru di SMUN 1 Madiun periode 1989-2002.
Lalu, karirnya naik sebagai kepala sekolah SMUN 2 Madiun (2002). Rekam jejaknya sebagai pejabat Pemkot Madiun dimulai dengan posisi Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun (2002-2003).
Kemudian, Maidi juga pernah tercatat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun (2006-2009). Posisi Sekretaris Daerah Kota Madiun juga pernah diembannya dalam kurun waktu 2009-2018.
Karirnya sebagai pimpinan birokrat Kota Malang dimulai sebagai Wali Kota Madiun periode 2019- 2024. Pun, saat Pilkada 2024, Maidi kembaki maju sebagai petahana dan berhasil menang. Untuk saat ini, Maidi menjabat periode kedua sebagai orang nomor satu Kota Malang.
Di Pilkada Kota Madiun 2024, Maidi berpasangan dengan Bagus Panuntun. Pasangan calon atau paslon nomor urut 2 itu dikenal sebagai dengan sapaan ‘MADIUN’.
Dengan diusung dan didukung koalisi gemuk, paslon unggul telak meraup 65.583 suara. Paslon MADIUN saat itu mengalahkan dua paslon rivalnya yakni Bonie Laksmana-Bagus Rizki Dinarwan (BONUS) yang mendapatkan 45.923 suara. Sementara, paslon Inda Raya Ayu Miko Saputri-Aldi Dwi Prastianto (DADI) meraup 5.522 suara.
Ada banyak parpol yang mengusung dan mendukung Maidi di Pilkada 2024 yakni PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB.
Sebagai kepala daerah, Maidi juga aktif di media sosial. Di salah satu unggahan di akun Instagramnya, dia bahkan menyuarakan Madiun sebagai Kota Anti Korupsi. “Dulur Madiun Kota Anti Korupsi. Bukan Sekedar Slogan Semata. Madiun Kota Anti Korupsi. Sudah Membudidaya Nyata. Ini sesuai visi misi Saya.”
Terkait proses hukum, KPK punya Waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status Maidi. Dalam OTT di Kota Madiun, Maidi masuk dari 15 orang yang diamankan KPK.
