Wilayah Bencana Sumbar Dipotret dari Langit, TNI AU Kerahkan Pesawat Casa
HOLOPIS.COM, JAKARTA - Pusat Geospasial TNI Angkatan Udara (Pusgeosau) melakukan pemotretan udara wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat. Langkah pemotretan itu untuk memperoleh update data geospasial.
Dari keterangan Dinas Penerangan (Dispen)TNI AU, pemotretan udara dilakukan untuk memperoleh data geospasial terkini sebagai dasar pemetaan luasan serta tingkat kerusakan akibat bencana.
Misi pemotretan udara dijadwalkan berlangsung selama enam hari. Pemotretan itu dilakukan dengan menyasar Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, serta Kota Bukittinggi.
Dalam pelaksanaannya, Pusgeosau menggunakan pesawat Casa NC-212 TNI AU milik Skadron Udara 4. Pemotretan itu juga dilengkapi dengan teknologi Kamera Udara Metrik DMC III.
"Perangkat ini mampu menghasilkan foto udara beresolusi tinggi untuk mendukung analisis detail kondisi wilayah terdampak," demikian keterangan Dispen TNI AU, yang dikutip pada Jumat, (16/1/2026).
Selain itu, Pusgeosau juga mengerahkan drone Avia Map P-60 untuk pemotretan udara pada area dengan topografi yang variatif, khususnya di wilayah Kota Padang. Pun, akurasi data diperkuat melalui pemasangan dan pengukuran Ground Control Point (GCP) menggunakan peralatan GPS geodetik.
Menurut Dispen TNI AU, tahapan ini memastikan keterikatan foto udara dengan koordinat nyata di permukaan bumi. Dengan demikian, ketelitian geometris data tetap terjaga.
Kemudian, dari proses pemetaan itu, dihasilkan peta foto udara tegak atau orthophoto. Produk ini memungkinkan pengukuran jarak, luas, dan elevasi wilayah terdampak bencana dilakukan secara presisi serta menjadi rujukan penting dalam analisis kondisi pasca bencana.
"Selanjutnya, hasil pemetaan udara akan dimanfaatkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai bahan analisis dampak serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascatanggap darurat bencana," lanjut keterangan Dispen TNI AU.
Dengan dukungan data yang valid dan mutakhir, penanganan lintas sektor diharapkan bisa berjalan lebih terarah dan efektif. Hal itu untuk percepat pemulihan wilayah Ranah Minang.