HOLOPIS.COM, JAKARTA – Tambahan anggaran dengan estimasi menjadi Rp74 triliun diajukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Anggaran sebelum diajukan penamahan itu sebelumnya berkisar Rp51,8 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan estimasi anggaran tambahan itu karena adanya tambahan program mitigasi bencana. Program mitigasi itu antara lain untuk pembangunan sabo dam atau check dam di sejumlah titik wilayah rawan longsor.
Dia menekankan sejak awal, Kementerian PU sudah Menyusun kebutuhan anggaran pemulihan di kisaran Rp70 triliun-Rp74 triliun.
“Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp74 (triliun) lah sebenarnya. Tapi sesuai aturan kan kita mesti bikin rencana induk yang kita submit ke Kepala Bappenas untuk direview,” kata
Dody di Jakarta, Jumat, (16/1/2026).
Dia mengatakan pengajuan anggaran itu kemudian disetujui oleh dewan pengarah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
“Setelah semua dewan setuju, baru kemudian kita meminta anggaran kepada Menteri Keuangan,” jelas Dody.
Lebih lanjut, Dody menambahkan pengajuan anggaran itu baru mencakup kebutuhan dari Kementerian PU. Dia menuturkan, untuk urusan penanganan infrastruktur pascabencana, Kementerian PU juga bakal berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Pun, dia menuturkan pihak Kementeruan PU masih menunggu usulan tambahan anggaran dari Kemenhub itu.
Dody menyampaikan, kenaikan kebutuhan anggaran karena disebabkan tambahan pembangunan sabo dam di sejumlah daerah terutama Aceh.
Dia menjelaskan, longsor yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues, juga menjadi peringatan khusus bagi pemerintah. Kata dia, perlu diperkuat sistem pengendalian sedimen dengan pembangunan sabo dam.
Pembangunan sabo dam diproyeksikan untuk mencegah kerusakan agar tak sampai memunculkan dampak lebih besar di wilayah hilir.
“Sebenarnya jalan longsor kemarin di Gayo Lues itu menjadi wakeup alarm bagi saya,” ujarnya.
Dody menyampaikan Kementerian PU juga menyiapkan penanganan muara Sungai Tamiang. Penanganan itu dengan melakukan pengerukan.
Pemerintah melalui Satgas Kuala berupaya fokus dalam pemulihan infrastruktur di wilayah hilir dan muara sungai. Salah satu langkah pemulihan itu dengan melakukan normalisasi dan pengerukan sedimen untuk membuka aliran air ke laut. Selain itu, Satgas Kuala juga menyiapkan infrastruktur untuk mengurangi risiko banjir pascabencana.
