HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyoroti kondisi tata kelola global yang kian rapuh di tengah meningkatnya pelanggaran aturan internasional tanpa konsekuensi. Ia menilai situasi tersebut tidak hanya meruntuhkan satu kesepakatan, tetapi juga kepercayaan terhadap seluruh tatanan global.
“Ketika aturan yang disepakati bersama dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya satu aturan, melainkan kepercayaan terhadap aturan dan seluruh tatanan itu sendiri,” ujar Sugiono, dikutip Holopis.com, Kamis (15/1).
Ia menambahkan bahwa mekanisme global yang dibentuk untuk mengelola krisis kini semakin tertinggal dari realitas di lapangan, diperparah dengan langkah sejumlah negara kunci yang menarik diri dari tanggung jawab tata kelola dunia.
Sugiono mengingatkan bahwa dunia tengah memasuki fase yang pernah terjadi di masa lalu. Ia menilai pola tersebut memiliki kemiripan dengan periode menjelang runtuhnya Liga Bangsa-Bangsa yang berujung pada pecahnya Perang Dunia Kedua.
“Sejarah terulang kembali yang kemudian menyebabkan banyak negara yang masuk ke dalam survival mode-nya masing-masing,” katanya.
Menurutnya, saat ini dunia bergerak menuju kompetisi yang lebih tajam dan fragmentasi yang semakin dalam, ditandai oleh interdependensi ekonomi serta peran besar aktor non-negara. Dalam pandangan Sugiono, tatanan global kini berada dalam situasi multiplex world order, di mana berbagai kepentingan, aktor dominan, dan aturan main berjalan bersamaan, dengan kerja sama yang semakin bersifat transaksional.
“Saat ini kita hidup di ruang abu-abu yang berbahaya di mana batas antara perdamaian dan perang tidak tegas dan tanpa celah untuk salah membaca situasi,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Sugiono, membuat pilihan Indonesia menjadi semakin jelas. Ia menekankan bahwa bertahan di tengah situasi global saat ini bukan sekadar soal kekuatan, melainkan soal ketahanan nasional dan kemampuan menentukan arah sendiri.
“Survival adalah soal memiliki ketahanan nasional yang kuat disertai kapasitas untuk menentukan arah kita sendiri,” tegasnya. Ia menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tetap berangkat dari amanat konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, menjaga kepentingan nasional, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, namun tidak dengan pendekatan yang statis.
Sugiono juga menegaskan bahwa pertanyaan utama bagi Indonesia saat ini bukan lagi soal keberpihakan, melainkan bagaimana memperkuat ketahanan nasional.
“Pertanyaannya bukan lagi berpihak ke mana, melainkan bagaimana memperkuat ketahanan nasional dan mampu menentukan arah sendiri,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa negara yang tidak memiliki strategi akan mudah terseret, sementara negara yang lemah secara ketahanan akan menjadi objek dalam dinamika global. Sugiono lalu menekankan Indonesia tidak boleh berada di posisi demikian.
Dalam situasi dunia yang dinilainya semakin keras, kompetitif, dan tidak terprediksi, Sugiono menekankan pentingnya diplomasi yang dibangun di atas kesiapsiagaan dan realisme.
“Oleh karena itu, diplomasi kita harus dibangun atas kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan realisme. Kita harus mampu memiliki kemampuan menahan tekanan, mengelola resiko, beradaptasi untuk bangkit lebih kuat,” katanya.
