HOLOPIS.COM, JAKARTA – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) membeberkan kajian risiko korupsi (corruption risk assessment) terkait rencana strategis pembelian energi dan pesawat dari Amerika Serikat (AS) ke Pemerintah. Dalam kajian ini, lembaga antirasuah menitikberatkan atau menyoroti pada mekanisme pengadaan barang tersebut.
Adapun kajian itu dipaparkan KPK kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta jajaran wakil menteri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026). Pimpinan KPK juga turut hadir dalam paparan kajian tersebut.
“Ya risikonya mengenai mekanismenya saja,” ungkap Airlangga usai pertemuan, seperti dikutip Holopis.com.
Namun, Airlangga tak merinci lebih lanjut soal resiko yang disampaikan KPK. Yang jelas, kata Erlangga, pemerintah menggandeng KPK dalam rencana strategis tersebut.
Salah satu pelibatan KPK terkait dua peraturan presiden (perpres) yang sedang dipersiapkan. Adapun Perpres pertama mengatur pembelian energi oleh PT Pertamina (Persero), sementara Perpres kedua terkait pembelian pesawat oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari mitigasi awal dalam implementasi kesepakatan tarif resiprokal (Trump Tariff) antara Indonesia dan AS. Indonesia diketahui telah menyepakati tarif resiprokal dengan AS sebesar 19 persen. Kesepakatan ini disertai sejumlah konsesi non-tarif, termasuk kewajiban pembelian produk energi dan pertanian dari AS, serta pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Dikatakan Airlangga, pelibatan KPK bertujuan untuk memastikan mekanisme pembelian tersebut bebas dari celah rasuah. “Kami sedang mempersiapkan Perpres dan Perpres sudah dievaluasi oleh KPK terkait dengan risk assessment-nya. Jadi masukan-masukan mengenai risk assessment nanti melengkapi Perpres yang sedang dibuat karena kami akan membuat dua Perpres. Satu terkait dengan pembelian energi oleh Pertamina. Yang kedua terkait dengan pembelian pesawat oleh Garuda,” tutur mantan Ketum Golkar itu.
Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung menerangkan, konsultasi dengan KPK sangat krusial mengingat skema yang digunakan dalam impor energi ini adalah penugasan atau penunjukan langsung kepada Pertamina.
Dikatakan Yuliot, salah satu poin penting yang disampaikan KPK kepada Kementerian ESDM adalah perlunya penetapan standar yang ketat untuk produk energi yang akan diimpor.
“Ini kan penugasan, risikonya itu kan lagi di-assessment oleh KPK. Makanya kita konsultasi dengan KPK, sehingga ada mitigasi di situ terhadap kebocoran atau pelaksanaan yang tidak tepat,” ujar Yuliot.
Terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pertemuan tersebut secara spesifik membahas kajian Corruption Risk Assessment (CRA) dalam proses importasi energi. KPK menilai skema importasi, khususnya yang melibatkan penunjukan langsung, memiliki kerawanan tinggi.
“Tentu kalau kita bicara risiko terjadinya korupsi, bisa jadi ini memang punya potensi risiko terjadinya korupsi yang cukup tinggi, karena ada penunjukan langsung. Sehingga kita melakukan langkah mitigasi di awal,” kata Budi.
