HOLOPIS.COM, JAKARTA – Salah satu agenda Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PDI Perjuangan (PDIP) adalah membahas wacana sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada via DPRD. Meski kerap mengkritisi wacana itu, PDIP belum bersikap resmi.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya akan mendengarkan seluruh usulan dari DPD dalam Rakernas di Ancol, Jakarta Utara. Hasil pembahasan soal pilkada itu akan diumumkan PDIP saat penutupan Rakernas.
“Akan dibacakan pada saat penutupan rakernas. Sikapnya bagaimana, alasan filosofis, ideologis, dan juga dari manajemen penyelenggaraan pemilu. Itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi rakernas. Jadi, belum diputuskan,” kata Hasto di lokasi rakernas Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, (10/1/2026).
Hasto menjelaskan, PDIP mesti melibatkan seluruh kader dalam menentukan sikap resmi terkait sistem pilkada melalui DPRD atau tetap dipilih langsung oleh rakyat. Menurut dia, dengan melibatkan seluruh kader partai berlogo banteng itu untuk membudayakan sistem demokrasi yang sehat.
Dia bilang semua masukan dalam rakernas akan ditampung untuk jadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.
“Jadi, seluruh pencermatan, masukan dari seluruh peserta rakernas itu akan menjadi bahan pengambilan keputusan dalam rekomendasi rakernas,” jelas Hasto.
PDIP sejauh ini melalui elite DPP selalu mengkritisi wacana pilkada melalui DPRD. Elite PDIP menilai ide pilkada via DPRD menurunkan kualitas demokrasi dan mengabaikan suara rakyat.
Dalam dinamikanya, sebagian besar fraksi parpol di DPR menyuarakan sikap mendukung pilkada via DPR. Deretan parpol yang dukung ide pilkada melalui DPRD antara lain Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan PKB.
Suara elite terbelah menyikapi itu sehingga memunculkan pro dan kontra. Namun, dari kalangan akademisi dan pegiat pemilu mengkritik wacana pilkada Kembali via DPRD.
Survei Mayoritas Menolak
Salah satu temuan terbaru survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyampaikan mayoritas pemilih dari Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024, menyatakan menolak ide pilkada dipilih melalui DPRD.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan 67,1 persen responden pemilih Prabowo Subianto menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali terhadap wacana pilkada tak langsung atau dipilih oleh DPRD.
Ardian menuturkan dalam teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dilakukan dengan menggunakan kuesioner.
“Jadi, bukan dengan pencuplikan, atau telepon, atau media sosial. Tetapi langsung kita menerjunkan tim surveyor kita ke lapangan,” kata Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu, (7/1/2026).
Menurut dia, selain pemilih Prabowo, seluruh pemilih dalam Pilpres 2024 juga menolak pilkada dipilih DPRD. Misalnya, dia menyebut pemilih Anies Baswedan juga sebanyak 60,9 persen menolak. Begitupun pemilih Ganjar Pranowo sebanyak 77,5 persen menolak.
“Siapapun pilihan capresnya, mayoritas menolak Pilkada lewat DPRD,” katanya.
Adrian menjelaskan alasan mayoritas responden menolak pilkada dipilih oleh DPRD. Hal itu karena sejak 2005, hampir seluruh pemilih aktif selalu menyuarakan hak pilihnya di pilkada dalam kultur pemilu langsung. Kata dia, sebagian besar pemilih juga belum pernah merasakan pilkada melalui DPRD.
Survei terbaru LSI Denny JA dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling. Jumlah responden dalam survei itu yakni 1.200 orang. Survei dilakukan dalam periode kurun waktu 19-20 Oktober 2025.
