HOLOPIS.COM, KUPANG – Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 13 Kupang, Felipina Agustina Kale, menilai program Sekolah Rakyat sebagai bentuk nyata keadilan sosial yang dihadirkan pemerintah. Program ini diyakini mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang menyentuh akar persoalan.
“Menurut saya inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini sangat bagus. Siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, ini program yang harus terus dijalankan,” kata Felipina dalam keteranagnnya yang dikutip, Minggu (11/1/2026).
Felipina menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan pola pikir baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Banyak siswa datang dengan beban psikologis akibat latar belakang kemiskinan.
“Sejak pertama datang ke sekolah lima bulan lalu, kita tahu bahwa perasaan minder, malu melekat pada anak,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pendidik. Untuk itu, pembinaan karakter dilakukan secara menyeluruh melalui sistem sekolah berasrama yang berjalan seiring dengan pembelajaran di kelas.
“Di sekolah dengan di asrama kami itu bersinergi. Para wali asuh, wali asrama menempatkan diri sebagai orang tua pengganti,” katanya.
Seluruh siswa mengikuti rutinitas harian sejak dini hari. Meski hanya satu siswa beragama Islam, semua diwajibkan bangun pukul 4 pagi.
“Yang muslim sholat, yang 99 mempersiapkan diri, doa pagi, kemudian baru mulai beraktivitas,” ujarnya.
Setelah beberapa bulan berjalan, Felipina mulai melihat perubahan positif. “Sekarang mereka mulai berani bicara dengan orang lain. Apakah saat berinteraksi itu mereka berani atau tidak lihat lawan bicara,” katanya.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat juga menyasar keluarga siswa. “Anaknya kami ajar, anaknya kami ambil alih tanggung jawabnya, tapi orang tua juga harus dibangun motivasinya,” ujarnya.
Di akhir, Felipina menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk Bapak Presiden, terima kasih banyak. Sudah sangat peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin, terutama yang ada di Nusa Tenggara Timur,” tuturnya.
