HOLOPIS.COM, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali membuka program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) pada 2026. Program ini menyediakan lebih dari 1,35 juta kuota dan mulai dibuka sejak Jumat (2/1/2026), sebagai upaya memperluas ketersediaan produk halal di Indonesia.
Program sertifikasi halal gratis ini ditujukan untuk membantu UMK meningkatkan legalitas usaha sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen. Dengan sertifikat halal, produk UMK diharapkan mampu bersaing lebih luas, baik di pasar lokal maupun nasional.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengimbau pelaku UMK yang memenuhi syarat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.
“Bagi UMK yang memenuhi kriteria sertifikasi halal secara self declare, silakan segera memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (7/1/2026).
Untuk mendaftar, pelaku UMK dapat mengakses laman https://ptsp.halal.go.id/, kemudian membuat akun, mengisi data usaha, serta melengkapi permohonan pengajuan sertifikat halal dengan memilih Pendamping Proses Produk Halal (P3H).
Setelah pendaftaran, P3H akan melakukan verifikasi dan validasi data. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan laporan hasil pendampingan sebelum sidang fatwa digelar untuk menetapkan kehalalan produk. Jika dinyatakan lolos, sertifikat halal akan diterbitkan dan dapat diunduh oleh pelaku UMK.
Adapun UMK yang dapat mengikuti program ini antara lain usaha warung makan, produk minuman, produk susu dan olahannya, serta produk kue dan roti. Syaratnya mencakup kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), penggunaan bahan halal, proses produksi sederhana, serta omzet maksimal Rp15 miliar per tahun.
Melalui program ini, BPJPH berharap sertifikasi halal tidak lagi menjadi hambatan bagi UMK, melainkan alat strategis untuk melindungi konsumen, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
